Bupati Batang minta RSUD tidak menolak pasien

id pasien rsud,tidak menolak pasien,bupati batang

Bupati Batang minta RSUD tidak menolak pasien

Bupati Batang berdialog dengan para dokter, perawat, dan staf RSUD Batang. (Foto: Kutnadi)

Batang (Antaranews Jateng) - Bupati Batang Wihaji meminta rumah sakit umum daerah (RSUD) dan balai pengobatan lainnya tidak menolak pasien yang datang berobat dan kepada mereka harus diberikan pelayanan yang sebaik-baiknya.

"Kami minta jangan ada penolakan pasien oleh RSUD, bagaimanapun pasien yang datang untuk berobat harus dilayani termasuk memberikan solusi pada pasien yang mengidap penyakit tertentu yang memang belum bisa optimal dalam pelayanannya," katanya di Batang, Jawa Tengah, Minggu.

Bupati mengajak seluruh dokter, perawat, dan staf RSUD semangat mengubah kesan yang kurang baik menuju peningkatan pelayanan pada masyarakat.

"Semangat kita adalah melayani setulus hati. Fasilitas kesehatan juga harus dipenuhi karena persaingan ketat pelayanan kesehatan masyarakat baik RSUD, rumah sakit swasta maupun klinik," katanya.

Ia mengatakan pemkab akan berupaya meningkatkan kesejahteraan pada dokter, karir dokter muda yang mengabdi di RSUD, baik yang sudah menjadi pegawai negeri sipil maupun belum yang akan melanjutkan sekolah spesialis.

Kendati demikian, kata dia, program kesejahteraan pada mereka akan disesuaikan dengan kemampuan kondisi keuangan daerah dan setelah lulus spesialis harus kembali ke RSUD untuk melanjutkan pengabdiannya.

Menurut dia, saat ini RSUD Batang masih terkendala dengan kurangnya dokter spesialis telinga hidung tenggorokan (THT) sehingga hal itu menjadi keluhan masyarakat yang akan berobat.

"Saya mendengar keluhan tersebut sehingga pemkab segera memerintahkan pada Direktur RSUD menghadirkan dokter spesialis THT. Hal ini sangat penting bagi RSUD agar tercipta pelayanan yang optimal kepada pasien," katanya.

Direktur RSUD Batang, Kusdarmaji, mengatakan tidak semua dokter mendapatkan insentif yang tinggi seperti yang digambarkan masyarakat karena ada dokter yang menerima jasa pelayanan hanya Rp200 ribu per bulannya di luar gaji pokok yang diterima.

"Tentunya hal ini sangat miris di telinga kita karena untuk sekolah dokter memerlukan biaya cukup besar. Selama ini kami tidak pernah mendapatkan insentif dari pemkab," katanya.
Pewarta :
Editor: Antarajateng
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar