Semarang, ANTARA JATENG - Pakar keamanan siber Pratama Persadha memandang perlu peningkatan standar keamanan siber di Tanah Air yang tidak hanya terkait dengan infrastruktur penting milik pemerintah dan swasta, tetapi secara menyeluruh, termasuk regulasi tataran teknis.
"Hal ini merupakan pekerjaan rumah (PR) paling penting bagi bangsa kita yang saat ini berusia 72 tahun," kata Pratama yang pernah sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pengamanan Sinyal Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) melalui surat elektroniknya kepada Antara di Semarang, Kamis.
Pratama mengemukakan hal itu ketika merespons pidato Presiden RI Joko Widodo pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) di Jakarta, Rabu (16/8). Presiden menekankan pentingnya kesiapan menghadapi kemajuan teknologi yang destruktif.
Sejak Januari hingga Agustus 2017, lanjut Pratama, tercatat relatif banyak peristiwa di dunia dan Tanah Air terkait dengan sisi negatif kemajuan teknologi, seperti serangan wannacry dan peretasan yang memakan korban instansi pemerintah.
Melihat fakta itu, Presiden menyampaikan bahwa dalam usia Indonesia yang memasuki ke-72, bangsa ini harus siap menghadapi tantangan global, terutama dari sisi teknologi yang akan terus membesar. Apalagi, ketergantungan masyarakat pada teknologi juga makin hari bertambah besar.
Pratama yang juga Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi [Communication and Information System Security Research Center (CISSReC)] menyambut baik respons Presiden atas beberapa peristiwa besar yang langsung terkait dengan teknologi informasi dan keamanan siber.
Menurut Pratama, saat ini hampir semua negara bersiap lebih serius menghadapi tantangan teknologi dan keamanan siber.
"Tantangan serius bagi pemerintah adalah mengamankan semua infrastruktur strategis, terutama dari segi keamanan siber," ujarnya.
Pratama mengakui bahwa serangan wannacry dan NoPetya, beberapa saat lalu, memang tidak masif menghantam Tanah Air. Namun, melihat beberapa negara Eropa yang sempat lumpuh, sepatutnya mewaspadainya.
Berita Terkait
Pakar: Budi daya padi di lahan kelapa sawit dukung ketahanan pangan
Sabtu, 27 April 2024 10:03 Wib
Kebijakan publik dan pembangunan harus terintegrasi lingkungan
Sabtu, 27 April 2024 9:59 Wib
Pakar sarankan tingkatkan indeks pertanaman dibanding cetak sawah baru 1 juta hektare
Jumat, 26 April 2024 7:45 Wib
Pakar pastikan kemasan produk AMDK aman
Sabtu, 30 Maret 2024 17:41 Wib
Pakar : Lembaga Perlindungan Data Pribadi perlu segera dibentuk
Selasa, 12 Maret 2024 10:50 Wib
Pakar kebijakan publik apresiasi wacana KUA layani semua agama
Rabu, 28 Februari 2024 13:40 Wib
Pakar: Kebijakan impor beras wujud upaya pemerintah kendalikan harga
Senin, 26 Februari 2024 21:42 Wib
Pakar: Hari Kehakiman momentum MA menengok kembali hukum lokal
Jumat, 23 Februari 2024 8:41 Wib