Jakarta, ANTARA JATENG - Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi
Pancasila (UKP PIP) Yudi Latief mengakui bahwa kewenangan lembaga yang
baru ia pimpin punya keterbatasan.
"Dibentuknya unit ini juga jangan over ekspektasi karena unit ini
tidak terlalu luas kewenangannya, dan lebih kepada fungsi koordinasi dan
pengendalian dan pembenahan pengajaran Pancasila di sekolah-sekolah,
sebenarnya kewenangan terbatas, tapi ekspektasi publik sangat besar,"
kata Yudi di Istana Negara Jakarta, Rabu.
Yudi Latief pada hari ini diambil sumpah jabatannya oleh Presiden
Joko Widodo sebagai Kepala Eksekutif UKP PIP bersama dengan 9 orang
Dewan Pengarah UKP PIP.
"Jadi saya kira jalan terbaik adalah dengan memberdayakan komunitas,
kembali ke semangat Pancasila gotong royong," ucap Yudi.
Ia menilai bahwa untuk mendorong semangat Pancasila pada masa depan negara hanya akan menjadi fasilitator.
"Tapi sebenarnya yang bergerak itu simpul-simpul relawan dari
berbagai komunitas. Saya menyebutnya gembala-gembala komunitas yaitu
rohaniawan, budayawan, sineas, jurnalis, tua-tua adat itu yang akan kita
jaring dalam konektivitas supaya sama-sama bertanggung jawab dalam
Pancasila karena seperti yang Bung Karno katakan bahwa Pancasila itu
semula dari komunitas".
"Kalau kita ada masalah maka negara minta tolong kepada komunitas
untuk bisa ikut serta merawat nilai-nilai ini," tutur Yudi, menjelaskan.
Yudi juga mengaku bahwa Pancasila akan dicoba untuk kembali
dihidupkan sebagai pelajaran di sekolah-sekolah maupun universitas.
"Selanjutnya yang akan segera menjadi pusat perhatian adalah banyak
orang merasa pelajaran Pancasila untuk dihidupkan kembali, bukan hanya
implisit tapi eksplisit. Ini kewenangannya di kementerian terkait
seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Pendidikan
Tinggi, yang bisa kita lakukan adalah kalau kementerian terkait
mewajibkan pelajaran Pancasila sebagai pelajaran maka kita hanya bisa
membantu supaya pelajaran Pancasila yang menjadi bahan ajar, sistem
delivery, metodologinya itu harus lebih berbobot, menarik, lebih sesuai
dengan perkembangan masyarakat ini," tambah Yudi.
Kegiatan lain yang digagas UKP PIP menurut Yudi juga adalah Bulan
Pancasila. "Menarik Pancasila disebut dari 1 Juni disempurnakan pada 22
Juni dan berakhir absah saat konstitusi diresmikan pada 18 Agustus,
supaya saya kira pro kontra soal ini kita selesaikan dengan cara semua
orang mengerti bahwa Pancasila tidak sekali jadi, tapi melalui proses
yang berkelanjutan mulai 1 Juni sampai 18 Agustus," ungkap Yudi.
Sembilan orang Dewan Pengarah UKP PIP yang dilantik Presiden Joko
Widodo adalah Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden
ke-6 Jendral TNI (Purn) Try Sutrisno, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi
Muhammad Mahfud MD, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii
Maarif, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Maruf Amin, Ketua Umum
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siradj.
Kemudian ada mantan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di
Indonesia Pendeta Andreas Anangguru Yewangoe, Ketua Parisadha Hindu
Dharma Indonesia (PHDI) Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya dan Ketua
Umum Majelis Buddhayana Indonesia sekaligus CEO Garudafood Group
Sudhamek.
Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017
tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Lembaga baru
itu ditugaskan untuk memperkuat pengamalan Pancasila dalam kehidupan
sehari-hari yang terintegrasi dengan program-program pembangunan
termasuk pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan dan berbagai
program lainnya.
Berita Terkait
Tiga santri jadi korban jiwa bus masuk jurang
Kamis, 4 Mei 2023 13:57 Wib
Kenaikan elpiji non-subsidi picu lonjakan permintaan gas bersubsidi
Rabu, 2 Maret 2022 21:04 Wib
Temui buruh, Fraksi Gerindra Jateng kawal revisi JHT
Rabu, 23 Februari 2022 5:55 Wib
Fraksi Gerindra: Aturan JHT bisa perparah kemiskinan di Jawa Tengah
Sabtu, 19 Februari 2022 5:30 Wib
Pimpin Sepak Takraw Jateng, Yudi Indras janji pertahankan tradisi emas
Senin, 8 November 2021 5:54 Wib
Dorong industri kreatif, Hendra Kumbara-Yudi Indras berkolaborasi bikin lagu Jawa
Senin, 3 Mei 2021 0:01 Wib
Jumlah kasus COVID-19 di Jateng masih tinggi, legislator ingatkan gubernur
Selasa, 2 Februari 2021 0:13 Wib
Legislator Jateng minta pemda waspadai klaster pengungsian bencana
Kamis, 8 Oktober 2020 20:36 Wib