Jakarta, ANTARA JATENG - Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri
menjadi Ketua Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi
Pancasila (UKP PIP).
"Ketua Dewan Pengarah Ibu Megawati, Sekretaris Pak Wisnu yang dari
Hindu," kata Kepala Eksekutif UKP PIP Yudi Latief di kompleks Istana
Presiden Jakarta, Rabu.
Hari ini Presiden Joko Widodo mengambil sumpah jabatan sembilan
pejabat Dewan Pengarah UKP PIP dan seorang Kepala Eksekutif UKP PIP.
Yudi mengatakan UKP PIP saat ini belum memiliki kantor tetap.
"Kerjanya di mal. Kita akan mencari kantor. Di tempat yang lebih
mudah diakses oleh rakyat, karena kan kita akan terlibat dengan banyak
komunitas, sehingga akan mudah diakses. Tidak perlu protokol yang
rumit-rumit," tambah Yudi, lalu tertawa.
Dalam rapat perdana UKP PIP hari ini, Yudi mengatakan, Presiden
menyampaikan beberapa pesan kepada Dewan Pengarah dan Badan Eksekutif
UKP PIP.
"Supaya unit jangan hanya semacam sosialisasi,
pembekalan, tetapi juga pengukuran penerapan Pancasila ke dalam berbagai
indikator. Jangan abstrak, teoritis," katanya.
"Tadi disepakati
bahwa unit akan mengundang peran komunitas secara lebih luas. Jadi
meski ini institusi negara, implementasinya akan mengundang berbagai
komunitas. Dewan pengarahnya kan tokoh-tokoh komunitas juga," ungkap
Yudi.
Badan eksekutif UKP PIP nantinya akan berisi tenaga profesional yang
bisa menurunkan program yang sesuai dengan kebutuhan zaman kini.
Tentang pengurus
Yudi mengakui bahwa mantan Ketua PP
Muhammadiyah Muhammad Sirajuddin Syamsuddin alias Din Syamsuddin tadinya
masuk ke dalam nama Dewan Pengarah namun akhirnya diganti dengan Ketua
Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siradj.
"Pak Din akan diberi tugas lain oleh Presiden karena selain ada unit
Presiden, rencananya juga kan akan dibentuk lembaga lain seperti Dewan
Kerukunan Nasional, jadi tokoh agama lain mungkin supaya tidak overlapping sebagian di unit ini, sebagian di rencana-rencana yang lain," kata Yudi.
Mantan
Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyatakan UKP PIP akan bekerja
secepatnya untuk membangun kembali kesadaran masyarakat mengenai
Pancasila.
"Pokoknya kami bekerja secepatnya untuk membangun kesadaran kembali.
Kesadaran kita kan sudah mulai agak hilang karena sejak zaman reformasi
itu kesadaran akan Pancasila, akan konstitusi sesuai dengan yang
dikehendaki pendiri negara itu kan sudah mulai berkurang, bahkan sudah
mulai digerogoti. Nah ini dianggap yang utama yang nanti akan
dikerjakan," kata Mahfud seusai rapat.