Jakarta, ANTARA JATENG - Guru Besar Hukum Internasional Universitas
Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan pemerintah Indonesia perlu
menyampaikan kepada Wapres AS bahwa pemerintah tidak sedang menzalimi
Freeport.
"Justru pemerintah memberi jalan keluar dengan memberi opsi kepada
Freeport apakah tetap memegang Kontrak Karya tetapi harus memurnikan di
Indonesia atau mengubah diri menjadi IUPK dan tetap melakukan ekspor,"
ujar Hikmahanto Juwana di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan Pemerintah AS tidak seharusnya menekan pemerintah
Indonesia terkait Freeport di alam demokratis. Ini karena pemerintah
Indonesia harus mendengar suara rakyat.
"Freeport tidak mungkin membelenggu kedaulatan pemerintah Indonesia
dengan Kontrak Karya. Kalaulah pemerintah Indonesia saat ini harus
tunduk dengan tekanan dari pemerintah AS, tidak akan ada jaminan bahwa
pemerintahan yang akan datang akan lebih tidak bersahabat terhadap
Freeport," kata dia.
Ia mengatakan dinamika politik di dalam negeri akan memanfaatkan
arogansi pemerintah AS dan Freeport untuk mendulang suara. Janji pun
akan ditunaikan saat mereka mendapatkan kekuasaan.
Hal lain yang perlu disampaikan oleh pemerintah Indonesia adalah
komitmen kehadiran militer AS di kawasan Asia Pasifik sebagai
penyeimbang kekuatan China yang semakin mendominasi.
Kehadiran AS tidak hanya untuk kepentingan kawasan tetapi juga
kepentingan AS di kawasan, terutama kebebasan alur pelayaran
internasional.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Wiranto menyebutkan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence akan
melakukan kunjungan kerja ke Indonesia.
Hal tersebut dikatakan Wiranto, usai bertemu dengan Duta Besar AS
untuk Indonesia Joseph R Donovan Jr di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta,
Senin.
Mantan Panglima TNI itu, dalam pernyataannya tidak merinci waktu kunjungan Wapres AS Mike Pence ke Indonesia.
Namun, ia menuturkan dalam lawatannya yang pertama kali sebagai
Wapres AS, mantan gubernur negara bagian Indiana tersebut juga
dijadwalkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo.
Berita Terkait
Pemprov Jateng peringkat dua penyelenggaraan pemerintahan daerah
Jumat, 26 April 2024 8:33 Wib
Pemerintah Kota Magelang bebaskan bayar PBB bagi 3.617 wajib pajak
Kamis, 25 April 2024 16:27 Wib
Pemerintah berkomitmen percepat masa tanam padi
Selasa, 23 April 2024 16:39 Wib
Rekening penampung kredit bank pemerintah catat transaksi mencurigakan
Selasa, 23 April 2024 8:52 Wib
Paknas berharap pemerintah libatkan konsumen tembakau pada penyusunan regulasi
Minggu, 21 April 2024 16:11 Wib
Pemerintah Jepang dituntut warganya terkait efek samping vaksin COVID
Kamis, 18 April 2024 8:50 Wib
ASN Pemkot Semarang bolos kerja, TPP dipotong 15 persen
Selasa, 16 April 2024 21:47 Wib
Pemkot Semarang ingatkan ASN masuk kerja sesuai jadwal usai Lebaran
Senin, 15 April 2024 5:21 Wib