Honor Modin Minta Disetarakan dengan UMK

Semarang, Antara Jateng - Modin yang bertugas mengurusi, memandikan jenazah, dan berbagai urusan keagamaan di Kota Semarang mendapatkan honor dari pemerintah kota setempat sebesar Rp250 ribu/bulan.

"Harapan seluruh modin adalah bagaimana kesejahteraan kami diperhatikan. Per bulan, kami mendapat sekadar uang transpor Rp250 ribu ," kata Ketua Kelompok Modin Kota Semarang Masykur di Semarang, Selasa.

Menurut dia, para modin tentunya berharap honor yang didapatkan bisa disetarakan dengan upah minimun kota (UMK), mengingat tugas mereka yang tergolong berat, namun mulia dalam melayani masyarakat.

Ia mengatakan modin harus siaga selama 24 jam yang tentunya tidak semua orang sanggup untuk menekuninya, apalagi harus memiliki keahlian khusus, mulai mengurusi kematian hingga membantu urusan pernikahan.

"Jumlah modin di Kota Semarang secara total sebanyak 270 orang. Terbagi atas dua kriteria, yakni modin yang merangkap sebagai perangkat kelurahan dan modin yang hanya menangani kematian," katanya.

Dari 270 modin, kata dia, 150 modin di antaranya aktif merangkap sebagai perangkat kelurahan yang tidak hanya bertugas menangani kematian, tetapi juga membantu urusan pernikahan dan bertugas di kelurahan.

Masykur mengakui kesejahteraan modin di Kota Semarang yang merupakan ibu kota provinsi justru kalah dibandingkan daerah-daerah sekitarnya, seperti Demak dan Jepara yang honornya sudah setara UMK.

"Di Demak dan Jepara, modin juga mendapatkan tanah bengkok, kemudian yang merangkap aparat desa mendapatkan honor sebesar UMK. Ditambah lagi, kartu sehat untuk perawatan keluarga yang sakit," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang Anang Budi Utomo mengakui honor modin yang masih minim, yakni Rp250 ribu/bulan yang dibagi untuk lima kegiatan yang ditanganinya di masyarakat.

"Artinya, satu kegiatannya Rp50 ribu. Setelah saya cek memang seperti itu. Makanya, rata-rata berapa kegiatan yang dilakukan modin akan kami lihat. Apakah sudah sesuai dengan asas kepatutan," katanya.

Secara ideal, politikus Partai Golkar itu mengatakan semestinya modin diangkat sebagai pegawai pemerintah meski bukan pegawai negeri sipil (PNS) sehingga tingkat kesejahteraannya bisa terjamin.

"Anggarannya ada. SiLPA tahun lalu saja Rp1,4 triliun, tahun 2014 juga Rp1,2 triliun. 'Eman-eman'. Nanti akan kami lihat 'cantolan' hukumnya yang pas. Jangan sampai salah menganggarkan," pungkasnya.

Ketua DPD II Partai Golkar Kota Semarang Petit Widiatmoko mengungkapkan keprihatinannya atas nasib para modin di Semarang, padahal tugas mereka besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Yang jelas, kesejahteraan modin harus ditingkatkan. Melalui wakil kami di legislatif, kami mendorong mereka untuk mengawal secara regulasi untuk peningkatan kesejahteraan para modin," pungkasnya.