Menurut dia, hitung cepat yang dilakukan oleh lembaga survei dalam Pemilu Presiden 2014 dalam kenyataannya telah meresahkan masyarakat karena terdapat perbedaan hasil, bahkan bertentangan, antara satu lembaga survei dengan lembaga survei yang lain.
"Belajar dari masalah yang timbul, ke depan perlu dipikirkan bersama tentang pengaturan keberadaan lembaga survei. Seperti pengaturan soal pendanaan, posisi lembaga survei sebagai konsultan politik, serta pengaturan lembaga etik yang independen," kata Umam di Jakarta, Rabu.
Menurut Umam, hitung cepat yang sejatinya bagian dari produk akademik, tidak jarang berubah menjadi instrumen politik. Bahkan, pada titik tertentu hitung cepat justru menjadi alat untuk mendelegitimasi peran dan keberadaan KPU sebagai lembaga konstitusional penyelenggara pemilu.
"Hasil hitung cepat yang keluar dari khittahnya justru menjadi alat propaganda," kata Umam.
Oleh karena itu, Umam mengusulkan agar usai proses tahapan pilpres seluruh stakeholder pemilu seperti KPU, Bawaslu, DKPP, akademisi, serta lembaga survei duduk bersama khusus membahas ihwal lembaga survei yang dalam titik tertentu turut memberi dampak negatif di tengah masyarakat.
Untuk saat ini Umam berharap polemik hitung cepat dalam Pilpres 2014 dihentikan. Semua harus dikembalikan pada penghitungan konstitusional yang akan diputuskan KPU pada 22 Juli mendatang.
"Bagi lembaga survei dan pihak yang diduga melakukan provokasi dan propaganda dengan menggunakan hasil riset dan hitung cepat yang memberi dampak negatif, buruk, dan destruktif kepada masyarakat agar direspons secara serius oleh aparat penegak hukum dengan melakukan penyelidikan, bahkan bisa penyidikan dan penuntutan hukum," katanya.
Berita Terkait
Legislator sebut presiden tidak bisa memihak salah satu paslon
Kamis, 25 Januari 2024 8:24 Wib
Legislator Solo : Persoalan daging anjing tak hanya butuh regulasi
Selasa, 16 Januari 2024 15:33 Wib
Kinerja Gibran pascapencawapresan dipertanyakan legislator
Selasa, 16 Januari 2024 6:54 Wib
Legislator : Optimalkan rumah pompa tanggulangi banjir
Kamis, 11 Januari 2024 22:49 Wib
Legislator dukung penerapan KTP dan KK untuk pembelian LPG subsidi
Selasa, 9 Januari 2024 16:55 Wib
Legislator: Buruh dan petani tembakau resah dengan RPP Tembakau
Minggu, 24 Desember 2023 8:36 Wib
Legislator: Pemerintah harus adaptif kembangkan ekonomi kreatif
Rabu, 29 November 2023 8:46 Wib
Legislator: Kenaikan harga sembako jangan berlarut pada tahun politik
Selasa, 31 Oktober 2023 8:29 Wib