Semarang (ANTARA) - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Tengah Harry Nuryanto menilai provinsi ini masih membutuhkan bandara dengan penerbangan langsung keluar negeri sebagai salah satu pintu masuk internasional.
"Jawa Tengah butuh pintu internasional untuk mendorong sektor pariwisata," kata Harry di Semarang, Kamis.
Menurut dia, pencabutan status internasional terhadap dua bandara di Jawa Tengah, yakni Bandara Ahmad Yani Semarang dan Bandara Adi Soemarmo Boyolali, oleh Kementerian Perhubungan akan berdampak terhadap sektor pariwisata.
Padahal, lanjut dia, sektor pariwisata Jawa Tengah usai pandemi COVID-19 sudah mulai bangkit dan bagus.
Oleh karena itu, menurut dia, Kadin akan berdiskusi dengan pemerintah setempat untuk mengupayakan pengembalian status internasional terhadap dua bandara di Jawa Tengah itu.
"Akan kami upayakan bersama pemerintah agar dipertimbangkan kembali penerapan status sebagai bandara internasional," katanya.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 31/2024 tentang Penetapan Bandar Udara Internasional pada 2 April 2024.
Dalam keputusan tersebut, Kementerian Perhubungan menetapkan 17 bandara internasional, berkurang dari sebelumnya yang mencapai 34 bandara
Dua bandara di Jawa Tengah, masing-masing Bandara Ahmad Yani Semarang dan Bandara Adi Soemarmo Boyolali, tak lagi berstatus internasional berdasarkan keputusan itu.
Baca juga: Kadin Jateng : Peluang usaha sektor pendidikan - ekraf di Malaysia terbuka
Berita Terkait
Inilah pesan Ketua Umum PP Muhammadiyah jelang Pilkada 2024
Sabtu, 23 November 2024 23:16 Wib
Bawaslu umumkan hasil pemeriksaan video ajakan Prabowo
Rabu, 20 November 2024 17:36 Wib
Organda pelabuhan Semarang imbau truk muat tak lebihi kapasitas
Jumat, 15 November 2024 8:53 Wib
Rizal Yosianto terpilih jadi Ketua Organda Khusus Pelabuhan Tanjung Emas
Kamis, 14 November 2024 22:29 Wib
Ketua DPRD Kabupaten Magelang ajak masyarakat gunakan hak pilih
Kamis, 14 November 2024 15:43 Wib
Berto terpilih kembali sebagai Ketua Umum PPM
Selasa, 12 November 2024 13:03 Wib
Ketua KNKT minta pemerintah jadi contoh penegakan aturan ODOL
Kamis, 7 November 2024 18:37 Wib
Aptrindo surati Presiden soal kewajiban sertifikasi angkutan logistik
Kamis, 7 November 2024 13:42 Wib