DPD Tidak Tahu Mundurnya Ketua PDIP Solo
"Tidak tahu (rencana pengunduran diri Ketua DPC PDIP Surakarta, red), saya malah tahu dari media," kata Sekretaris DPD PDIP Jateng Agustina Wilujeng saat dihubungi melalui telepon dari Semarang.
Terkait dengan rencana mundurnya Wali Kota Surakarta dari jabatan struktural partai berlambang banteng moncong putih itu, DPD PDIP Jateng juga belum menerima surat permohonan pengunduran diri dari yang bersangkutan.
"Belum ada surat permohonan pengunduran tersebut di Panti Marhein (kantor DPD PDIP Jateng, red)," ujarnya.
FX Hadi Rudyatmo (Rudy) menyatakan bahwa dirinya akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta, meskipun partai ini dalam pemilu legislatif berhasil meraih 24 kursi di tingkat DPRD Kota Surakarta.
"Ya partai kami untuk pemilu legislatif tingkat DPRD Kota Surakarta bisa mendapat kursi melebihi target, tetapi untuk tingkat Provinsi Jawa Tengah tidak dapat kursi, dengan kegagalan ini maka saya akan mengundurkan diri dari Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta," kata Rudy yang juga menjabat sebagai Wali Kota Surakarta diruang kerjanya, Jumat (16/5).
Ia mengatakan bahwa surat pengunduran diri ini akan disampaikan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, setelah dilakukan pengumuman pasangan Capres dan Cawapres pada Pilpres secara resmi mendatang.
"Saya tegaskan bahwa pengunduran ini tidak ada kaitannya dengan majunya mantan Wali Kota Surakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai bakal calon presiden dari PDI Perjuangan. Saya akan mendukung penuh kepada Jokowi maju sebagai bakal calon presiden dan, saya targetkan menang untuk Solo," ujarnya.
Ia mengatakan kemenangan DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta dalam pemilu legislatif, tanpa diimbangi dengan menempatkan wakilnya di DPRD Provinsi Jawa Tengah masih kurang lengkap. Pengunduran diri ini merupakan bentuk tanggung jawab sebagai pemimpin.
"Ya Kota Surakarta sudah dua periode gagal menempatkan wakilnya untuk duduk di DPRD Provinsi Jawa Tengah dan sekarang ini gagal lagi dan ini jelas akan mempengaruhi dari kebijakan-kebijakan yang diputuskan dewan yang menyangkut kepentingan Kota Surakarta, karena tidak mempunyai wakil," katanya.
Rudy mengatakan hal ini bisa diketahui ketika Kota Surakarta tidak punya wakil yang duduk di DPRD Provinsi Jawa Tengah, anggaran bantuan pembangunan yang diberikan selalu tidak memadai.
"Ya ini memang wajar karena tidak ada wakil yang memperjuangkan lain halnya kalau punya wakil disana," ujarnya.
Ia mengatakan hampir semua daerah di eks-karesidenan Surakarta mempunyai wakil yang duduk di DPRD Provinsi Jawa Tengah, terkecuali Kota Surakarta.