Batang (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang, Jawa Tengah, memandang perlu pemerintah daerah melakukan desain ulang tata wilayah Kecamatan Warungasem yang kini sudah tidak relevan dengan kemajuan zaman.
Menurut anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Batang Yulia Nurhayati Asror di Batang, Selasa, tata Kota Warungasem saat ini masih mengadopsi pola lama, terutama di sekitar lokasi Pasar Warungasem yang tidak lagi relevan.
Yulia mengatakan bahwa Kecamatan Warungasem berbatasan langsung dengan Kota Pekalongan, tetapi belum menunjukkan wajah sebagai etalase Kabupaten Batang. Oleh karena itu, sudah saatnya tata kota, infrastruktur, dan geliat ekonomi di Warungasem dipoles lebih modern seperti langkah mantan Presiden RI Joko Widodo mempercantik pos lintas batas negara.
Disarankan bahwa Pasar Warungasem bisa dipindahkan ke lokasi yang lebih strategis, luas, dan nyaman karena keberadaan wilayahnya berada berdekatan dengan pintu keluar tol Batang-Pekalongan.
"Pemindahan lokasi pasar bisa dialihkan ke lokasi seperti Desa Kalibeluk dan Sawahjoho menjadi peluang besar untuk menentukan lokasi baru pasar. Pemindahan ini tidak hanya soal lokasi, tetapi juga tentang memikirkan perkembangan kebutuhan masyarakat ke depan," katanya.
Kondisi Pasar Warungsem yang sudah tidak layak tersebut, kata dia, dapat dialihfungsikan menjadi lokasi alun-alun dan ruang terbuka hijau untuk kegiatan-kegiatan yang makin dibutuhkan warga.
Demikian pula area sepanjang sungai di depan Kantor Kecamatan Warungasem, menurut dia, bisa dikembangkan menjadi ruang publik terpadu ramah anak seperti taman baca, arena edukasi, olahraga outdoor, dan fasilitas umum yang dapat meningkatkan kualitas hidup warga setempat
Ia menegaskan bahwa program ini membutuhkan keberanian dari pemimpin daerah untuk mengambil lompatan besar dalam pembangunan pembangunan.
"Kami berharap Bupati Batang dapat melihat peluang ini sebagai langkah strategis agar Warungasem sebagai kota yang lebih besar, modern, dan inklusif sekaligus menciptakan keseimbangan pembangunan," katanya.
Baca juga: DPRD Batang kawal rekomendasi pembentukan kawasan ekonomi di KITB