Hingga September, 4.883 paket kegiatan di Kudus belum terlaksana

id sebanyak 4.883 paket, kegiatan, di kudus, belum terlaksana

Hingga September,  4.883 paket kegiatan di Kudus belum terlaksana

Pelaksana Tugas Bupati Kudus M. Hartopo memimpin rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Command Center Kudus, Jumat (20/9/2019). ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif

Jangan sampai menciptakan gap antarpegawai sehingga suasana kerja menjadi tidak kondusif
Kudus (ANTARA) - Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, diminta segera merealisasikan seluruh program kegiatan yang direncanakan karena hingga September 2019 tercatat 4.883 paket kegiatan belum terlaksana, kata Pelaksana Tugas Bupati Kudus M. Hartopo.

"Meskipun ribuan paket kegiatan tersebut nontender, seharusnya dipertimbangkan bahwa mendekati akhir tahun anggaran harus sudah selesai," ujarnya usai memimpin rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Command Center Kudus, Jumat.

Dari 5.496 paket kegiatan yang direncanakan, kata dia, baru 578 paket yang sudah terlaksana, sedangkan 35 paket masih proses dan 4.883 paket belum terlaksana.

Jangan sampai, kata dia, hingga mendekati akhir tahun anggaran justru masih ada yang belum selesai.

Ketika banyak paket kegiatan yang belum terselesaikan, kata dia, tentunya berdampak pada tingkat penyerapan anggaran yang menjadi kurang maksimal.

Baca juga: 1.700 Proyek Tanpa Lelang Pemkab Kudus Diminta Diawasi

Dalam rangka melakukan percepatan penyerapan anggaran, dia berpesan, agar bisa merangkul semua jajaran di setiap OPD.

"Jangan sampai menciptakan gap antarpegawai sehingga suasana kerja menjadi tidak kondusif," ujarnya.

Hal itu, kata dia, justru menghambat upaya peningkatan kinerja pegawai, termasuk upaya percepatan penyerapan anggaran juga terhambat.

Sebelumnya, kata dia, ada salah satu OPD yang angka penyerapannya sangat rendah, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di mana baru terealisasi 9,15 persen, sedangkan saat sekarang sudah ada perubahan menjadi 11,9 persen.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kudus yang memiliki total belanja langsung Rp205,05 miliar sekaligus paling tinggi di antara OPD lain memang memiliki persentase penyerapan paling rendah.

OPD lain, seperti Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Lingkungan Hidup total belanja sebesar Rp59,79 miliar sudah melampaui angka 60 persen, Dinas Perhubungan Kudus dengan belanja langsung Rp18,5 miliar, dan Dinas Perdagangan yang memiliki anggaran belanja langsung sebesar Rp30,56 miliar juga sudah melampaui angka 50 persen. 

Baca juga: Ratusan Paket Proyek Pemkab Kudus Belum Dikerjakan
Pewarta :
Editor: Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar