Semarang (Antaranews Jateng) - Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen terlihat kecewa karena banyak perusahaan tidak hadir pada Rapat Koordinasi Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Provinsi Jateng yang bertujuan menyatukan pemikiran dalam pengentasan rakyat miskin.
Rakor Forum TJSLP yang digelar di Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jateng di Semarang, Rabu, hanya dihadiri 25 persen dari 66 perusahaan yang diundang.
Wagub yang akrab disapa Gus Yasin itu menegaskan pihaknya akan memberi peringatan kepada perusahaan yang tidak hadir pada Rakor TJSLP karena pemerintah mengundang yang bersangkutan bukan untuk kepentingan pemerintah, tapi untuk masyarakat.
"Kami minta mereka fokus membantu mengentaskan rakyat miskin. Fokus pada 14 daerah zona merah kemiskinan di Jateng, nanti kita bagi per tahun lima sampai enam kabupaten/kota. Persentase TJSLP, 60 persen kita arahkan, yang 40 persen silakan dikelola sendiri," katanya.
Gus Yasin menyebutkan sejak 2013-2014 angka kemiskinan di Jateng menurun sangat drastis dan menjadi yang terbaik di Indonesia.
Kendati demikian, penurunan angka kemiskinan tersebut dinilai belum memuaskan berbagai pihak bersama karena cakupan wilayah yang luas.
Pemprov Jateng sebagai tangan panjang pemerintah pusat, berupaya mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran sehingga FTJSLP menjadi sarana membangun kesepahaman antara pemprov dengan BUMN, BUMD, dan perusahaan-perusahaan.
"Kami minta juga sering turun ke lapangan, melihat apa yang dibutuhkan sehari-hari masyarakat. Penanganan setiap daerah berbeda, ada ciri khas masing-masing," ujarnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono menjelaskan Rakor Forum TJSLP ini bertujuan menyatukan ide untuk membangun provinsi ini, khususnya untuk mengentaskan kemiskinan yang menjadi pekerjaan rumah bersama.
Sekda yang juga menjabat Ketua Forum TJSLP itu menegaskan upaya untuk mempercepat pembangunan daerah tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah.
Dunia usaha atau swasta pun, lanjut dia, harus aktif terlibat karena anggaran pemerintah untuk pembangunan hanya berkisar 30 persen," katanya.
"Konsep pentahelix dalam hal pembangunan bisa berjalan baik kalau ada sinergi keterlibatan akademisi, pemerintah, dunia bisnis, dan komunitas yaitu media dan masyarakat.
Menurut dia, pembangunan tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah karena berdasarkan kajian, dana pemerintah hanya mampu 30 persen untuk membangun, sedangkan sisanya 70 persen dari pihak swasta.
Sekda menambahkan prestasi Pemprov Jateng dalam menurunkan angka kemiskinan tidak terlepas dari andil dunia usaha yang memberikan bantuan melalui program TJSLP, bahkan persentase penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah pada 2017-2018 tertinggi secara nasional.
"Sampai Maret 2018 yang dirilis pada September penduduk miskin kita sebesar 3,6 juta orang atau 11,19 persen. Dulu pada waktu awal tahun 2013 saat Pak Ganjar memimpin sebesar 14,48 persen sekarang menjadi 11,19 persen," ujarnya.
