Semarang (Antaranews Jateng) - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyerahkan dokumen berisi masukan terkait penetapan upah minimum kabupaten/kota dari kalangan buruh ke Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri saat bertemu di DKI Jakarta.
Berdasarkan siaran pers yang diterima Antara di Semarang, Senin, dokumen yang diserahkan tersebut bakal menjadi salah satu literatur politik ketenagakerjaan yang saat ini tengah disusun Kementerian Ketenagakerjaan.
"Sudah kita sampaikan apa yang jadi aspirasi kawan-kawan sore kemarin kepada Pak Menteri, tadi kita berikan masukan cara menyusun formula bagaimana perspektif buruh terhadap cara menghitungnya kita sampaikan, bahkan seluruh dokumennya kita sampaikan," katanya.
Menurut Ganjar, Menaker menyambut baik hal tersebut, apalagi saat ini Kemenaker sedang menyiapkan perubahan yang cukup serius dalam politik ketenagakerjaan.
"Ini menjadi masukan dan akan menjadi literatur yang akan dikumpulkan Pak Menteri sebagai masukan dari daerah untuk penyusunan regulasi politik ketenagakerjaan yang lebih tinggi lagi, tinggal kita melihat waktu sampai kapan ini beres," ujarnya
Menyikapi kenaikan UMK beberapa daerah di Indonesia yang lebih tinggi dari yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, Ganjar mengaku Pemprov Jateng tidak mau terburu-buru.
Ganjar lebih mengedepankan dialog antara buruh, pengusaha, dan pemerintah karena khawatir jika tingginya persentase kenaikan upah, justru merugikan semua pihak.
"Tidak sekadar tingginya angka yang dikeluarkan sehingga naiknya tinggi, tapi nanti itu terbayar tidak? justru Jawa Tengah hati-hati, kita menjaga perasaan kawan-kawan buruh dan juga menjaga perasaan pengusahanya. Selain kita menghitung ekonomi eksternal yang sekarang lagi gak bagus, maka jangan sampai ada, kalau dipaksa begini kita bayar rapelan dan sebagainya, nanti PHK," katanya.
Ganjar tidak menghendaki pengusaha melahirkan ancaman-ancaman itu, maka selagi dialog masih ada, maka masukan-masukan ini menjadi penting disampaikan.
Sebelumnya, saat beraudiensi dengan perwakilan serikat buruh di rumah dinas Gubernur Jateng, Minggu (18/11), Ganjar berjanji akan langsung menyampaikan masukan terkait penetapan UMK ke Menaker di Jakarta.
Kendati demikian, Ganjar tidak dapat memastikan apakah usulan UMK itu diterima atau tidak oleh Menaker karena menurutnya pada akhirnya keputusan mengenai UMK harus dibicarakan dengan pihak pengusaha.
Berita Terkait
Kemenkumham Jateng terus dorong UMK daftarkan perseroan perorangan
Jumat, 26 April 2024 12:53 Wib
Ratusan mahasiswa UMK dilibatkan penanaman pohon produktif
Kamis, 29 Februari 2024 15:41 Wib
UMK kerja sama bakti lingkungan dengan perusahaan swasta
Jumat, 19 Januari 2024 8:30 Wib
UMK buatkan aplikasi rekening tabungan sampah untuk desa
Rabu, 10 Januari 2024 8:09 Wib
Cara menyiasati tingginya biaya hidup bagi pekerja berpenghasilan UMK
Jumat, 29 Desember 2023 8:35 Wib
UMK gelar pelatihan pengembangan karakter mahasiswa
Minggu, 17 Desember 2023 5:26 Wib
UMK Kota Pekalongan tahun 2024 Rp2,38 juta
Jumat, 1 Desember 2023 20:12 Wib
Gibran siap berdialog terkait penetapan UMK
Jumat, 1 Desember 2023 15:40 Wib