Jakarta, ANTARA JATENG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan
bahwa pemerintah tidak akan segan menggebuk dan menendang organisasi
kemasyarakatan (ormas) yang bertentangan dengan Pancasila.
"Ya, kita gebuk, kita tendang, sudah jelas itu. Jangan ditanyakan
lagi, jangan ditanyakan lagi, payung hukumnya jelas, TAP MPRS," kata
Presiden di Tanjung Datuk, Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau, Jumat.
Presiden menyampaikan hal itu saat berbicara di hadapan sekira 1.500
prajurit TNI seusai menyaksikan langsung latihan tempur Pasukan Pemukul
Reaksi Cepat (PPRC) TNI dan pertempuran darat 2017
"Sekali lagi, negara Pancasila itu sudah final. Tidak boleh dibicarakan lagi," ujar Presiden.
Bahkan, Presiden menyatakan, bila di kemudian hari terdapat ormas
yang ingin keluar dan mengganggu ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar
(UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan kebhinekaan
bangsa, maka dapat dianggap bertentangan dangan hal yang sangat
fundamental bagi bangsa Indonesia.
Terhadap hal tersebut, Presiden memastikan bahwa negara tidak akan tinggal diam.
"Kalau ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk," kata Presiden.
Hal yang sama akan dilakukan bila ada yang mengatakan bahwa Partai
Komunis Indonesia (PKI) bangkit kembali di Tanah Air, karena Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Nomor 25 Tahun 1966
menyatakan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang.
Masalah lain yang juga disampaikan Presiden Jokowi adalah dampak dari
penggunaan media sosial, walau juga dialami oleh hampir semua negara di
dunia terhadap berita palsu (fake news) dan kabar bohong (hoax).
"Kalau media sosial, di negara mana pun dengan keterbukaan mengalami masalah yang sama semuanya. Ada fake news, ada hoax, berita fitnah, berita bohong dan semua orang banyak yang kena," kata Presiden.
Presiden juga menceritakan pengalamannya saat bertemu kepala negara
atau kepala pemerintahan lainnya, yang mereka pada umumnya juga
mengeluhkan penyebaran berita palsu dan kabar bohong di luar media massa
arus utama (mainstream) di negara masing-masing.
"Mereka menyampaikan, Presiden Jokowi, kalau media mainstream,
koran, majalah, televisi bisa kita ajak bicara. Tapi, kalau media
sosial, setiap individu bisa menyampaikan berita benar atau tidak benar,
setiap individu bisa membuat blog, situs, bisa ngetweet, Facebook, bisa membuat vlog, semua individu bisa," tutur Presiden.
Oleh karena itu, Presiden menilai dibutuhkan upaya bersama untuk
mengatasi dampak negatif dari penggunaan media sosial yang tidak
bertanggung jawab itu.
Salah satunya cara melawan penyebaran
berita palsu dan kabar bohong adalah berikan klarifikasi dan
menyampaikan hal yang benar kepada masyarakat, ujar Presiden.
"Tugas kita bersama untuk membentengi negara ini dari, kadang-kadang,
panasnya suasana, kabar-kabar bohong seperti itu, kabar-kabar fitnah
seperti itu," ucap Presiden.
Presiden Jokowi kemudian berpesan agar jangan sampai energi bangsa ini habis karena mengerjakan hal-hal yang tidak perlu.
"Saling fitnah, saling menghujat, saling menjelekkan, saling
mencemooh, saling mendemo, saling menolak, habis energi kita untuk itu,"
kata Presiden.
Oleh karena, Presiden Jokowi berpendapat pada saat yang sama, negara lain sudah memikirkan mengenai kemajuan teknologi.
Bila
bangsa Indonesia terus berkutat pada hal-hal yang tidak produktif itu,
Presiden khawatir bahwa bangsa ini akan semakin tertinggal.
"Kita hanya terjebak pada hal-hal yang menghabiskan energi. Energi
kita habis, dan kita tidak mendapatkan apa-apa, kecuali saling curiga di
antara kita," demikian Presiden Joko Widodo.
Presiden dalam acara itu didampingi Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri
Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo,
Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot
Nurmantyo, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto,
Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi, dan
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono.
Berita Terkait
Spesifikasi helikopter yang ditumpangi Presiden Iran Ebrahim Raisi, berusia 30 tahun
Selasa, 21 Mei 2024 10:32 Wib
Presiden Iran dipastikan tewas
Senin, 20 Mei 2024 15:58 Wib
Puing-puing diduga dari helikopter Presiden Iran telah ditemukan
Senin, 20 Mei 2024 11:31 Wib
Ketum PPM Berto: Penentuan Susunan Kabinet Hak Prerogatif Presiden
Minggu, 19 Mei 2024 11:48 Wib
Presiden Jokowi tegaskan tidak ada pengajuan percepatan Pilkada
Rabu, 8 Mei 2024 11:32 Wib
Gibran akui program makan siang gratis perlu perhatian khusus
Rabu, 8 Mei 2024 5:53 Wib
"Booth" PLN dikunjungi Presiden, Dirut paparkan kesiapan ekosistem EV
Sabtu, 4 Mei 2024 11:39 Wib
Gibran pastikan peta jalan pemerintahannya berbeda dengan Jokowi
Jumat, 3 Mei 2024 0:10 Wib