Semarang, Antara Jateng - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menemukan bus kelas ekonomi yang tidak menempelkan daftar tarif resmi selama arus mudik dan arus balik Lebaran 2016.
Bus yang tidak menempelkan daftar tarif itu ditemukan Ganjar saat melakukan tinjauan kesiapan pelaksanaan arus mudik dan arus balik Lebaran 2016 di Terminal Terboyo Semarang, Jumat.
"Tadi itu ada bus yang tidak menempelkan daftar tarif sehingga kami minta (pengelola perusahaan otobus) untuk menempel tarif resmi sesuai dengan aturan kenaikan sekarang," ucapnya.
Gubernur Ganjar juga mengimbau para pengemudi bus angkutan Lebaran 2016 untuk menjaga stamina, istirahat yang cukup, serta tidak menggunakan obat-obatan terlarang guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama dalam perjalanan.
Saat berada di Terminal Terboyo Semarang, Ganjar menyempatkan diri melihat langsung Posko Terpadu Angkutan Lebaran 2016 dan posko dukungan dari Oganisasi Radio Amatir Republik Indonesia.
Sebelumnya, Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Jawa Tengah mewajibkan semua perusahaan otobus menempel daftar tarif resmi di bagian yang mudah dilihat penumpang selama arus mudik dan arus balik Lebaran 2016.
"Selain di badan bus yang mudah terlihat, daftar tarif juga harus ditempel di loket maupun agen pembelian tiket," kata Kepala Seksi Angkutan Jalan Dalam Trayek Dishubkominfo Jateng Erry Derima Ryanto.
Menurut dia, tujuan dari ketentuan pengelola bus, baik kelas ekonomi maupun nonekonomi, menempel daftar tarif itu adalah menghindari kenaikan tarif di luar batas ketentuan.
Ia menjelaskan bahwa tarif bus ekonomi sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi adalah Rp160/penumpang per kilometer untuk tarif batas atas dan Rp98/penumpang per km untuk tarif batas bawah, sedangkan untuk bus nonekonomi, peraturan gubernur tidak mengatur nominalnya.
"Ketentuan mengenai penempelan daftar tarif dan penerapan tarif sesuai ketentuan telah disosialisasikan pada Organda," ujarnya.
Jika nanti ditemukan perusahaan otobus yang terbukti melanggar ketentuan tersebut, maka akan dijatuhi sanksi sesuai jenis pelanggarannya.
"Pada arus mudik dan arus balik Lebaran tahun lalu tercatat 15 bus AKAP dan delapan bus AKDP yang melanggar tarif, sanksi yang kami berikan bervariasi mulai dari larangan pengembangan usaha hingga pembekuan izin trayek," katanya.
Berita Terkait
Kapolda ingatkan taruna PIP Semarang tak pelihara budaya kekerasan
Kamis, 16 Mei 2024 8:31 Wib
KPU Kota Semarang: Tak ada pendaftar calon perseorangan di pilkada
Senin, 13 Mei 2024 14:25 Wib
Rossi tak sabar lakoni Endurance Le Mans 24 Jam
Senin, 13 Mei 2024 10:54 Wib
Juon izinkan ibunda maju lagi pilkada tak ingin jadi anak durhaka
Sabtu, 11 Mei 2024 15:40 Wib
Bandara Adi Soemarmo pastikan perubahan status tak ganggu layanan
Kamis, 9 Mei 2024 9:47 Wib
Pemkot Surakarta optimistis status Adi Soemarmo tak pengaruhi wisata
Sabtu, 4 Mei 2024 17:16 Wib
Rektor UNS minta peserta UTBK tak tergiur iming-iming lolos
Rabu, 1 Mei 2024 10:42 Wib
KPU Jateng terbuka terhadap aspirasi caleg PDIP terancam tak dilantik
Senin, 29 April 2024 13:53 Wib