Tjahjo: Perlu Pendekatan Militer Atasi KSB Papua
Anggota Komisi I (Bidang Intelijen dan Pertahanan) DPR RI Tjahjo Kumolo, S.H.
"Jangan dipertimbangkan faktor kejenuhan (tidak terlalu lama penempatan prajurit di sebuah lokasi), kemudian harus ada dukungan operasi intelijen serta pembinaan teritorial (binter) yang harus optimal," katanya kepada ANTARA di Semarang, Sabtu.
Sebelumnya, KSB pada hari Kamis (21/2) menyerang sejumlah pos keamanan di Kabupaten Puncak Jaya mulai dari Kolose yang berjarak sekitar 5 kilometer hingga Tingginambut yang menyebabkan satu anggota TNI tewas, yakni Pratu Wahyu Prabowo dan seorang lainnya terluka, yakni Lettu Inf. Reza.
Sementara itu, korban yang tewas di Sinak, yakni Sertu Ramadhan, Sertu M. Udin, Sertu Frans Hera, Pratu Mustofa, Pratu Ebi Juliana, Praka Jojon Wihardjo, dan Praka Wemprit Tamahihu, serta empat warga sipil lainnya masing-masing Yohanis palimbong, Markus Cavin, Uly, dan Rudy, serta yang kritis adalah Yohanis Jhoni.
Menyinggung soal Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menyatakan cukup penempatan prajurit untuk menjaga keamanan di Papua secara keseluruhan, Tjahjo juga memandang perlu mengoptimalkan provokasi aksi TNI. Misalnya, dalam mengejarannya sampai tuntas.
"Dan, jangan sampai terkesan ada pembiaran, ibarat luka proses penyembuhannya tidak tuntas. Maka, perlawanan-perlawanan gerombolan-gerombolan organisasi tanpa bentuk di Papua menggunakan pola gerilya," kata alumnus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu.
Di sisi lain, kata dia, optimalisasi peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur harus diperluas. Begitu pula, peningkatan kualitas struktur organisasi aparat perlu ditingkatkan.
Intinya, menurut Tjahjo, pola oprasi teritorial dan pola peningkatan pemantapan operasi intelijen perlu ditingkatkan koordinasi dan operasinya.
"Apa pun intelijen masih dikatakan lengah sehingga kesiapan aparat terlambat antisiasi sehingga menimbulkan korban aparat TNI yang sia-sia," kata Tjahjo yang juga Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan.
Ia menandaskan,"Apa pun ini pekerjaan rumah pemerintah pusat dan daerah yang harus dituntaskan segera. Jangan ada percik bara api yang belum dipadamkan tuntas."
Di lain pihak, anggota Komisi I DPR RI itu juga mengingatkan pentingnya pola menjalin hubungan dengan tokoh adat Papua.
