Kemenkumham gelar Rakor Pelaksanaan Pengharmonisasian Raperda

Semarang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperda) dengan Instansi Terkait, Kamis (2/3). 

Pengharmonisasian rancangan peraturan daerah merupakan salah satu bagian terpenting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan agar regulasi di tingkat daerah yang dilahirkan menjadi regulasi yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menyejahterakan masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah A. Yuspahruddin mengatakan Kementerian Hukum dan HAM memiliki peranan penting dalam membantu proses pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, salah satunya agar peraturan daerah tersebut selaras dengan nilai Pancasila dan UUD Tahun 1945 serta sesuai dengan kebijakan/program nasional.

"Penataan regulasi peraturan perundang-undangan itu dalam rangka agar selaras dengan Pancasila dan UUD 1945. Dimana selama ini banyak peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih atau bertentangan satu sama lain," katanya.

Baca juga: Kemenkumham Jateng hadiri Inacraft 2023

Dirinya berharap sinergitas dan kolaborasi dalam proses pengharmonisasian rancangan peraturan daerah antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dapat menghadirkan pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik.

"Kami berharap pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi serta menyejahterakan masyarakat di pusat maupun daerah," katanya.

Yuspahruddin menyebutkan selama tahun 2022 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah telah mengharmonisasikan sebanyak 375 Rancangan Peraturan Daerah.

Baca juga: Ditjen AHU hadir di Wonosobo kenalkan Perseroan Perorangan

Jumlah harmonisasi Perda yang telah tercatat tersebut merupakan bentuk keseriusan dari Kemenkumham Jateng  selaku pembina dan pengawas pemerintah daerah dalam proses pembentukan peraturan perundang- undangan di tingkat daerah.

Yuspahruddin berharap pada tahun ini proses pembentukan peraturan perundang- undangan di daerah dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat mewujudkan kemanfaatan, kepastian, dan keadilan hukum bagi bangsa Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah Deni Kristiawan meyakini melalui kegiatan tersebut sinergi antara pemerintah daerah dengan Kemenkumham terjalin semakin kuat, sehingga proses menyamakan persepsi mengenai proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi peraturan daerah bisa berjalan mulus.

Kegiatan yang berlangsung di sebuah hotel di Semarang tersebut dihadiri 36 peserta dari dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) di lingkungan provinsi/ kabupaten/kota serta menghadirkan narasumber Perancang Perundang- undangan Ahli Muda Biro Hukum Setda Jawa Tengah Agus Nugroho Adi Prasetyo.

Baca juga: SatOps Patnal Pemasyarakatan Jateng diharapkan miliki fisik dan intelektual baik