Semarang (ANTARA) - Kementerian Hukum dan HAM kembali menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Program Dukungan Manajemen Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 untuk menyusun draf target kinerja unit pusat dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023.
Para kepala kantor wilayah dan kepala divisi administrasi duduk bersama menyumbangkan pemikiran, berdiskusi, dan bersepakat mengenai target yang ingin dicapai di tahun 2023, pada Selasa (12/7/2022).
Kepala Kantor Wilayah A Yuspahruddin ikut ambil bagian bersama Kepala Divisi Administrasi Jusman dan pada kesempatan itu, Jusman dipercaya menjadi sekretaris Pokja.
Forum yang masih digelar di ballroom salah satu hotel di Jakarta tersebut akan membahas mengenai target capaian, tahapan kegiatan, data dukung atau output, dan target akhir.
Ada tiga target kinerja yang ingin disusun yakni bidang Perencanaan dan Keuangan, Barang Milik Negara dan Umum, serta Kelembagaan dan SDM.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah sendiri tergabung di Pokja Barang Milik Negara, Umum, dan Teknologi Informasi.
Sesi diskusi diawali dengan menelaah tentang daftar inventarisasi Jukrah dalam rangka percepatan penyelesaian masalah Tahun 2022.
Para peserta diminta untuk mengkaji nama jukrah yang akan disusun, tujuan, dan strategi jukrah.
Ada sembilan rancangan jukrah yang didiskusikan dengan rincian yaitu pelaksanaan revitalisasi nilai asset yang disewakan, pembayaran denda keterlambatan pelaksanaan kegiatan, monitoring kegiatan pembangunan baru, dan rehabilitasi gedung atau bangunan secara intens.
Tergabung bersama Kantor Wilayah Jawa Tengah, ada Kantor Wilayah Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Utara.
Turut berdiskusi di forum yang sama Kepala Biro Pengelolaan BMN, Kepala Biro Umum, Kepala Pusdatin, Ses Ditjen Pemasyarakatan, Ses Ditjen Imigrasi, Ses Ditjen Kekayaan Intelektual.
