Klaten (ANTARA) - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Klaten menyita aset milik wajib pajak (WP) karena memiliki tunggakan pajak hingga lebih dari Rp1 miliar.
Kepala KPP Pratama Klaten Luky Priyanto di Klaten, Selasa, mengatakan bahwa pihaknya sebelum menyita aset wajib pajak, melaksanakan tindakan penagihan aktif berupa penerbitan surat teguran dan surat paksa.
"Namun, wajib pajak tidak kunjung melunasi utang pajaknya sehingga dilanjutkan dengan penerbitan surat perintah melakukan penyitaan (SPMP) dan akhirnya dilakukan penyitaan," katanya.
Disebutkan pula bahwa barang sitaan tersebut digunakan sebagai jaminan pelunasan tunggakan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak.
"Apabila wajib pajak tidak segera melunasi tunggakan pajaknya, akan dilakukan lelang terhadap aset yang telah disita tersebut," katanya.
Terkait dengan penyitaan tersebut, pihaknya melakukan koordinasi dengan Juru Sita Pajak Negara (JSPN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman.
Baca juga: KPP Magelang sita rekening penunggak pajak
Ia menyebutkan aset milik WP itu berupa tanah pekarangan di Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, DIY. Adapun total tunggakan sebesar Rp1.012.829.078,00.
Jika setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan penanggung pajak belum melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, KPP Pratama Klaten bisa mengajukan pelelangan terhadap aset tersebut.
"Dalam hal ini kami berharap kegiatan ini dapat mendorong wajib pajak untuk segera memenuhi kewajiban perpajakannya. Penyitaan aset penunggak pajak untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat pembayar pajak yang telah patuh memenuhi kewajiban perpajakannya," katanya.
Baca juga: KPP Purbalingga sita aset dua orang wajib pajak
Berita Terkait
KPP Pratama Surakarta imbau masyarakat sampaikan SPT tepat waktu
Sabtu, 24 Februari 2024 7:45 Wib
KPP Pratama Surakarta buka Pojok Pajak di seluruh kelurahan
Sabtu, 17 Februari 2024 17:07 Wib
KPP Pratama Temanggung targetkan perolehan pajak Rp501 miliar di 2024
Rabu, 7 Februari 2024 8:29 Wib
Kepala KPP Boyolali: Pemimpin daerah andil beri keteladanan kepada WP
Minggu, 4 Februari 2024 7:10 Wib
KPP Pratama Surakarta sita rekening efek WP
Minggu, 10 Desember 2023 4:49 Wib
Wajib pajak diminta segera urus validasi NIK jadi NPWP
Rabu, 25 Oktober 2023 6:00 Wib
Pertamina Patra Niaga JBT salah satu pembayar pajak terbesar di KPP Boyolali
Rabu, 6 September 2023 13:43 Wib
Mobile tax unit, upaya KPP Pratama Kudus dekatkan pelayanan di desa
Jumat, 1 September 2023 7:25 Wib