Jelang pilkada, Bawaslu Surakarta tingkatkan kewaspadaan

id Bawaslu, pengawasan pilkada

Jelang pilkada, Bawaslu Surakarta tingkatkan kewaspadaan

Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kota Surakarta Agus Sulistyo saat memberikan keterangan kepada wartawan. ANTARA/Aris Wasita

Solo (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surakarta berupaya meningkatkan kewaspadaan jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Surakarta 2020.

"Kalau melakukan pengawasan itu sudah sesuai dengan tugas dan kewenangan kami," kata Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kota Surakarta Agus Sulistyo di Solo, Jumat.

Ia mengatakan ritme pemantauan juga makin tinggi seiring dengan makin lengkapnya bagian yang ada di tubuh Bawaslu.

Baca juga: Bawaslu Surakarta sasar pemilih pemula pada sosialisasi pilkada

"Sebelumnya sudah ada Panwascam dan saat ini sedang dibuka perekrutan Panwaslu Kelurahan. Artinya otomatis ritme pemantauan kami makin tinggi," katanya.

Ia mengakui saat ini bakal calon baik yang diusung oleh partai politik maupun independen sudah mulai menampakkan pergerakannya. Meski demikian, pihaknya belum dapat menindak dugaan adanya pelanggaran mengingat saat ini belum memasuki masa kampanye.

"Kalau pelanggaran bersifat administratif memang kami tidak menjangkau. Bagaimanapun juga Panwascam sudah melakukan pemantauan secara melekat karena kalau pengawasan sebetulnya lebih ke masa kampanye, sedangkan pemantauan adalah unsur kampanye di luar jadwal," katanya.

Sementara itu, terkait adanya peserta dari aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti mengikuti kegiatan bakal calon peserta pilkada, dikatakannya, tidak menutup kemungkinan akan ada proses lebih lanjut.

"Kalau kami dapati misalnya ASN ikut aktivitas maka akan dilakukan kajian dulu oleh Bawaslu Kota, baru kemudian diteruskan ke Bawaslu Provinsi dan selanjutnya diproses lebih lanjut," katanya.

Terkait hal itu, dikatakannya, selama keterlibatan tersebut dilakukan di luar masa kampanye maka ASN yang bersangkutan akan diproses dengan menggunakan undang-undang tentang ASN.

"Kecuali sudah kampanye, bisa kami jangkar pakai UU Pemilu," katanya.

Baca juga: Bawaslu Wonosobo: Dua calon PPK anggota parpol
Baca juga: Bawaslu Surakarta siap lantik pengawas tingkat kelurahan

 
Pewarta :
Editor: Mahmudah
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar