Pekalongan (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, minta pada aparatur sipil negara bersikap netral menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020.
Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan Ahmad Dzul Fahmi di Pekalongan, Jumat, mengatakan bahwa sikap netral ASN sangat penting agar tahapan pilkada berlangsung tertib, aman, dan kondusif.
"Persoalan yang sering dihadapi pada pilkada biasanya berkaitan dengan netralitas ASN dan antisipasi pelanggaran praktik politik uang. Oleh karena itu, kami mengajak ASN untuk menyamakan persepsi bersikap netral agar pilkada berlangsung kondusif," katanya.
Pada kesempatan itu, Bawaslu juga mengajak masyarakat melakukan pengawasan, terutama untuk mengantisipasi adanya praktik politik uang pada pilkada.
Baca juga: Politik uang jadi fokus pencegahan pada 21 pilkada di Jateng
Ia mengimbau masyarakat segera melaporkan kasus pelanggaran pilkada pada pengawas pemilu terdekat, seperti panwaslu desa, panwaslu kecamatan, atau Bawaslu Kabupaten Pekalongan agar pesta demokrasi ini bermartabat.
Bawaslu, kata dia, akan melakukan patroli pengawasan pada masa kampanye, masa tenang, dan masa pungut hitung sebagai upaya mencegah adanya praktik politik uang.
"Kami juga mengimbau ASN berhati-hati bermedsos, seperti menampilkan foto bersama dengan calon dan memakai atribut," katanya.
Terkait dengan Pemilu 2019, kata dia, Bawaslu menemukan banyak pelanggaran, terutama administratif.
Menurut dia, ada tiga ketegori jenis pelanggaran, yaitu pelanggaran administratif, pidana, dan kode etik.
Pelanggaran pada Pemilu 209 yang ditindaklanjuti adalah pelanggaran administratif. Adapun pelanggaran pidana, pihaknya sudah menindaklanjuti tetapi di Gakumdu berhenti karena tidak memenuhi unsur.
Baca juga: Bawaslu Jateng petakan daerah berpotensi terjadi sengketa pemilu
Berita Terkait
Bawaslu Jateng koordinasi Bawaslu RI soal video "endorse" Prabowo
Rabu, 13 November 2024 21:48 Wib
Empat kerawanan dalam Pilkada Jateng
Selasa, 12 November 2024 20:53 Wib
Bawaslu Kabupaten Temanggung tertibkan APK di jalan protokol
Senin, 11 November 2024 15:17 Wib
Tim hukum Andika-Hendi bakal gugat Bawaslu karena laporan ditolak
Jumat, 8 November 2024 19:48 Wib
Bawaslu Semarang: 2.358 pengawas TPS siap awasi Pilkada 2024
Jumat, 8 November 2024 16:41 Wib
Masukan Bawaslu Boyolali terkait pelaksanaan simulasi Pilkada
Kamis, 7 November 2024 20:25 Wib
Bawaslu Pekalongan ingatkan pengawas TPS agar jaga integritas dan profesional
Senin, 4 November 2024 20:14 Wib
Bawaslu: Sebanyak 1.382 APK di Temanggung melanggar
Minggu, 3 November 2024 18:13 Wib