Sekjen MPR: HRD tanamkan wawasan kebangsaan kepada pekerja

Purwokerto (ANTARA) - Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengatakan human resources department (HRD) atau divisi sumber daya manusia perlu turut serta menanamkan wawasan kebangsaan kepada pekerja di perusahaan.

"Para HRD adalah orang-orang yang diharapkan akan menjadi motor penggerak perusahaan karena mengurus sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi perusahaan," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu.

Ma'ruf mengatakan hal itu kepada wartawan di sela kegiatan Dialog Wawasan Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Paguyuban HRD Banyumas bekerja sama dengan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto.

Oleh karena itu, dia mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan Dialog Wawasan Kebangsaan tersebut lantaran kondisi saat sekarang hal-hal yang berkaitan dengan kebangsaan atau jati diri bangsa sudah mulai tidak menjadi perhatian utama sehingga berdampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut dia, HRD memiliki peran yang sangat tepat dan strategis dalam menyalurkan atau mendistribusikan hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman wawasan kebangsaan kepada sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi perusahaan.

"Jadi, posisi HRD sangat penting dan sangat strategis. Sementara apa pun yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas perusahaan, tugas-tugas ke-HRD-an, tentu tidak terlepas dari panduan nilai-nilai kebangsaan," jelasnya.

Baca juga: Sekjen MPR ajak pahami demokrasi Pancasila

Menurut dia, menjalankan perusahaan tidak hanya terkait dengan kemampuan dalam menjalankan tugas-tugas untuk kepentingan meningkatkan produktivitas, juga harus didasari oleh kepercayaan dan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila.

Lebih lanjut, Ma'ruf mengatakan bahwa wawasan kebangsaan adalah satu nilai yang dipahami harus secara berproses sehingga tidak akan selesai dalam satu waktu karena yang namanya nilai itu sesuatu yang tidak boleh berhenti.

"Oleh karena itu, ini harus dilakukan secara terus-menerus terlepas dari adanya suatu kondisi fenomena yang sekarang ini seperti tadi saya sampaikan tidak hanya di HRD tetapi nilai-nilai kebangsaan mulai tidak menjadi perhatian utama karena generasi kita terus berganti. Tuntutan dan tantanganya terus berubah," katanya menegaskan.

Menyinggung soal metode yang paling memungkinkan dilakukan oleh HRD dalam menanamkan wawasan kebangsaan bagi sumber daya manusia di perusahaan, Ma'ruf menyebutkan banyak metode dalam internalisasi suatu sistem nilai, mulai dari cara konvensional hingga metode yang lebih moderat atau digital dan sebagainya.

"Saya kira seluruh metode bisa dipaka. Akan tetapi, paling tidak analisis terhadap internal, kondisi SDM masing-masing HRD tahu persis, nah, di situlah tempatnya untuk bisa menerapkan suatu metode yang tepat, yang kemudian langsung mampu memiliki dampak positif," katanya.

Baca juga: Sekjen: Peran ASN sangat Besar dalam Mengelola Kerja MPR dan DPR

Menurut dia, salah satu metode yang cukup bagus adalah dialog karena membuka ruang untuk saling memahami dan menyampaikan suatu pandangan atau pikiran sehingga sampai pada titik temu adanya satu kesepahaman bahwa wawasan kebangsaan itu harus seperti apa.

"Saya kira masing-masing institusi punya analisis terhadap internal organisasi. SWOT analysis saya kira bagus juga," katanya.

Dalam hal ini, SWOT analysis adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis.

Sementara itu, Ketua Alumni Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto Suwardi mengatakan kegiatan Dialog Wawasan Kebangsaan yang digelar atas kerja sama Alumni Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto dan Paguyuban HRD Banyumas digelar dalam rangka menanamkan nilai-nilai wawasan kebangsaan bagi kalangan HRD di Kabupaten Banyumas.

"Kegiatan ini juga merupakan program kerja Paguyuban HRD Banyumas yang baru berdiri sekitar 2 tahun," katanya. 

Baca juga: Sekjen MPR: Pergunakan Media Sosial Secara Proporsional
Baca juga: Sekjen MPR : Pancasila Bisa Hidup di manapun