Semarang (Antaranews Jateng) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Tengah menunda penerbitan 459 paspor selama 2018 untuk mengantisipaai terjadinya kasus perdagangan manusia di luar negeri.
"Kami tangguhkan permohonan 459 paspor, terbanyak dari kantor Imigraai Wonosobo," kata Kelapa Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Ramli, di Semarang, Kamis.
Menurut dia, sebagian besar permohonan yang ditunda penerbitannya karena diduga akan berangkat sebagai tenaga kerja namun melalui jalur nonprosedural.
Ia menjelaskan jika ada dugaan kegiatan kerja non prosedural, maka imigrasi akan mengambil sikap. Ia menuturkan langkah tersebut diambil untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
Ia mengungkapkan para pekerja non prosedural tersebut biasanya mengajukan paspor yang diperuntukkan untuk wisata.
Adapun negara tujuan yang menjadi pilihan, lanjut dia, paling banyak ke Taiwan, Hongkong, Malaysia, dan Singapura.
"Kami selektif bukan bertujuan mempersulit, namun melindungi," katanya.
Sementara berkaitan dengan adanya dugaan 300 mahasiswa Indonesia yang bekerja paksa di Taiwan, kata dia, Kemenkumham Jawa Tengah juga turut melakukan penelusuran. "Untuk sementara yang dari Jawa Tengah belum ada," tambahnya.
Berita Terkait
Komisi XIII DPR RI pastikan pelayanan paspor di Surakarta baik
Jumat, 8 November 2024 8:48 Wib
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan kunker ke Nusakambangan
Sabtu, 2 November 2024 10:29 Wib
Pemkab Temanggung dan Imigrasi Wonosobo buka layanan paspor di MPP
Selasa, 22 Oktober 2024 15:34 Wib
WNA asal Mesir dideportasi Imigrasi Pemalang
Jumat, 11 Oktober 2024 19:13 Wib
Dirjen Imigrasi buka layanan Lapor Gayeng di Karanganyar
Sabtu, 5 Oktober 2024 18:25 Wib
Menag luncurkan Halal International Trust Organization di Jepang
Minggu, 29 September 2024 13:35 Wib
Ratusan permohonan paspor ditunda, diduga untuk PMI nonprosedural
Minggu, 4 Agustus 2024 21:34 Wib
Dua WNA asal Iran dideportasi Imigrasi Pemalang
Kamis, 1 Agustus 2024 22:09 Wib