Perangkat daerah di Pati diminta optimalkan penggunaan teknologi

id opd di pati,diminta maksimalkan,teknologi informasi

Perangkat daerah di Pati diminta optimalkan penggunaan teknologi

KUDUS - Wakil Bupati Pati Saiful Arifin memberikan pengarahan pada acara Percepatan Reformasi Birokrasi di Ruang Penjawi Setda Kabupaten Pati, Kamis (13/12). (FOTO: Dokumentasi)

     Kudus (Antaranews Jateng) - Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, diminta memaksimalkan perkembangan teknologi informasi agar kualitas pelayanan terhadap masyarakat semaking meningkat, kata Wakil Bupati Pati Saiful Arifin.
 
"Pelayanan berbasis elektronik tentunya akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam berbagai pelayanan," ujarnya saat memberikan pengarahan pada acara Percepatan Reformasi Birokrasi di Ruang Penjawi Setda Kabupaten Pati, Kamis.
 
Salah satunya, kata dia, pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar menerapkan pelayanan berbasis teknologi informasi, misal dengan membuat aplikasi yang memudahkan pelayanan masyarakat.
 
Antrean panjang yang terjadi selama ini, kata dia, seharusnya tidak perlu, sepanjang mampu berfikir cerdas dan kreatif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.
 
ia menginginkan nantinya masyarakat tidak perlu datang ke kantor Disdukcapil dalam mengurus administrasi kependudukan, termasuk dalam membuat KTP elektronik juga semakin dipermudah.

"Jika memungkinkan ada layanan tambahan antaran KTP elektronik yang sudah jadi ke rumah warga," ujarnya.

Menurut dia semangat birokrasi saat ini harus bisa melayani secara maksimal. 
 
"Prinsip saya adalah kerja keras patut dilakukan tetapi kerja cerdas tetap dilakukan disertai keikhlasan," ujarnya.
     Meskipun demikian, Saiful menyampaikan apresiasinya kepada beberapa OPD yang menunjukkan kesungguhannya untuk berinovasi dan memperbaiki pelayanan dan kinerja instansi.

"Saya juga ikut bangga bisa menjadi bagian yang ikut mendorong Pati menjadi satu-satunya Kabupaten di Jawa Tengah yang menerapkan transaksi nontunai di pemerintahan," ujarnya. 
 
Apalagi, lanjut dia, kota besar yang sudah menerapkan baru Surakarta, Salatiga, dan Kota Magelang, sedangkan Semarang justru belum, termasuk kabupaten lain maupun kota-kota besar lainnya.
 
Pewarta :
Editor: Immanuel Citra Senjaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar