Semarang, Antara Jateng - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono menyatakan penerapan belanja dengan sistem e-katalog dapat mencegah aktivitas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
"Pengadaan barang dan jasa termasuk tiga besar masalah terjadinya korupsi. Dengan belanja melalui sistem e-katalog diharapkan dapat menghindari kemungkinan terjadinya KKN," katanya pada sosialisasi e-katalog LKPP Nasional di Hotel Grasia Semarang, Kamis.
Dalam hal ini, pihaknya mengapresiasi perusahaan penyedia barang dan jasa untuk Pemerintah, CV Solusi Arya Prima melalui premmiere.co.id yang telah menginisiasi penjualan kebutuhan produk teknologi informasi Pemerintah melalui e-katalog.
Pihaknya menilai, dengan keberadaan perusahaan barang dan jasa pada aktivitas belanja dengan sistem e-katalog ini menjadi "early warning" bagi pihak-pihak tertentu untuk tidak melakukan KKN.
"Pada dasarnya kami ingin melayani masyarakat secara prima, transparan, cepat, murah, dan akuntabel. Dengan pembelian melalui e-katalog orang tidak harus bersinggungan. Kalau nanti mereka bersinggungan dengan pihak penyedia maka bisa jadi disitulah terjadi KKN," katanya.
Dikatakan, di seluruh Indonesia hanya ada enam perusahaan penyedia barang dan jasa untuk teknologi informasi. Secara rincian, masing-masing satu ada di Semarang dan Yogyakarta, selebihnya berada di Jakarta.
"Secara keseluruhan kami siap melakukan belanja melalui e-katalog, hanya untuk tingkat kabupaten/kota masih perlu didorong," katanya.
Terkait kegiatan sosialisasi, Direktur CV Solusi Arya Prima AM Ishak menyatakan masih perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terutama SKPD dan institusi mengenai e-katalog.
"Jika mereka paham tentu akan lebih nyaman ketika akan melakukan pembelian melalui e-katalog," katanya.
Dikatakan, sejauh ini sudah mulai banyak SKPD yang melakukan pembelian melalui e- katalog di antaranya dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dispendukcapil.
"Kebanyakan SKPD yang melakukan pembelian adalah yang tinggi dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat. Untuk jumlahnya masih sedikit karena memang baru aktif pada tanggal 28 Agustus lalu," katanya.
Berita Terkait
Pemkab Kudus proses pensiun dini mantan sekda untuk ikut Pilkada 2024
Jumat, 17 Mei 2024 9:10 Wib
Pilkada Kota Semarang, Sekda ambil formulir daftar pilkada di PDI Perjuangan
Selasa, 7 Mei 2024 14:50 Wib
Sekda Jateng: Kualitas pendidikan cerminkan peradaban bangsa
Jumat, 3 Mei 2024 8:27 Wib
Sekda Jateng ajak perempuan melek teknologi digital
Jumat, 26 April 2024 8:21 Wib
Sekda Kota Semarang tanggapi kans di pilkada
Sabtu, 20 April 2024 13:54 Wib
Sekda Banyumas sebut milir gratis bentuk kehadiran negara fasilitasi warga
Senin, 15 April 2024 12:43 Wib
Pemprov Jateng segera data lahan pertanian terdampak banjir
Kamis, 21 Maret 2024 8:39 Wib
Jateng tawarkan kerja sama sektor pariwisata kepada China
Rabu, 20 Maret 2024 20:43 Wib