Jakarta, Antara Jateng - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar
Azis menegaskan upaya klarifikasi pajak tahunannya kepada Direktorat
Jenderal Pajak, tidak terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh
BPK.
"Sama sekali tidak ada hubungannya dengan kegiatan pemeriksaan,
termasuk atas pemeriksaan RS Sumber Waras," kata Harry saat hadir
memenuhi undangan DJP untuk melakukan klarifikasi pajak di Jakarta,
Jumat.
Harry mengatakan DJP ingin melakukan klarifikasi karena dirinya
sempat memiliki perusahaan yang teregistrasi (paper company) sejak 2010
di Hong Kong, namun perusahaan itu telah ia jual per awal Desember 2015.
Ia mengaku perusahaan itu didirikan untuk mendukung kegiatan
berusaha bersama keluarga, tetapi kegiatan itu urung dilakukan hingga
perusahaan yang hanya terdaftar dan tidak memiliki aset itu dijual.
"Ini tidak ada asetnya, boleh dikatakan ini one dollar paper
company. Membuat perusahaan ini suatu yang biasa di negara yang menganut
sistem offshore dalam perekonomian mereka. Selama ini juga tidak ada
transaksi, dan saya jual harganya satu dolar HK," kata Harry.
Harry menambahkan klarifikasi pajak ini juga merupakan bagian dari
upaya meluruskan pemberitaan yang berkembang, karena dirinya sempat
tercantum dalam laporan investigasi dokumen Panama (Panama Papers).
"Insya Allah ini akan membuat clear berbagai macam isu yang
berkembang terkait nama saya yang dikatakan oleh media massa. Karena ini
tidak ada hubungannya dengan pemeriksaan BPK," kata mantan Politisi
Partai Golkar ini.
Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi menjelaskan klarifikasi
ini dilakukan untuk menghitung potensi pajak dari perusahaan yang sempat
dimiliki oleh Harry sebagai pejabat tinggi negara, serta adanya
kemungkinan kurang bayar.
Ken juga menegaskan pemberian klarifikasi ini merupakan hal yang
normal untuk memastikan kebenaran laporan pajak tahunan dan bisa menjadi
contoh bagi seluruh Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakan
dengan benar.
"Ini masih saya klarifikasi, kalau kurang bayar, beliau akan
membayar. Beliau sebagai lembaga negara akan memberikan contoh kepada
siapapun. Kalau mengenai angkanya tunggu dulu, masih dalam hitungan"
ujarnya.
Sebelumnya, nama Harry Azhar Azis, yang menjabat sebagai Ketua BPK
sejak Oktober 2014, ikut tercatat dalam laporan investigasi Dokumen
Panama sebagai salah satu WNI yang memiliki perusahaan bayangan di luar
negeri.
Dokumen yang berisi data perusahaan bayangan di yuridiksi bebas
pajak itu mengungkapkan jejaring korupsi dan kejahatan pajak para kepala
negara, agen rahasia, pesohor, sampai buronan disembunyikan di negara
bebas pajak.
Berita Terkait
Kadin: Jateng butuh bandara sebagai pintu masuk internasional
Kamis, 2 Mei 2024 16:16 Wib
Kadin Jateng miliki Komisi Advokasi agar pengusaha tak terjerat pidana
Kamis, 30 November 2023 14:37 Wib
Erik ten Hag copot jabatan kapten Harry Maguire
Senin, 17 Juli 2023 5:20 Wib
Liga Premier - Newcastle United hancurkan Tottenham Hotspur 6-1
Senin, 24 April 2023 5:11 Wib
Kualifikasi Euro 2024, Inggris bungkam Ukraina
Senin, 27 Maret 2023 6:39 Wib
Hasil perempat final Piala Dunia Qatar, Prancis bertemu Maroko di semifinal
Minggu, 11 Desember 2022 5:27 Wib
M Yusuf dilantik Presidium MN KAHMI gantikan Harry Azhar
Selasa, 8 November 2022 13:54 Wib
Inilah dua pesepakbola yang paling sering diusik di Twitter
Rabu, 3 Agustus 2022 8:01 Wib