Semarang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah meraih penghargaan sebagai Kantor Wilayah dengan "Capaian Kinerja Terbaik Pertama" di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024.
Piagam Penghargaan diterima langsung Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Tejo Harwanto dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof.Yusril Ihza Mahendra, Senin (16/12)
Prosesi penganugerahan penghargaan digelar bersamaan dengan penyelenggaraan Refleksi Akhir Tahun 2024 Kementerian Hukum dan HAM, yang berlangsung di kampus Politeknik Pengayoman Indonesia Tangerang, Senin (16/12).
Ditemui usia kegiatan, Kakanwil Tejo mengutarakan rasa syukur dan apresiasinya kepada jajaran Kemenkumham Jateng.
"Pertama-tama saya mengucapkan syukur alhamdulillah, karena pada tahun 2024 ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah berhasil meraih penghargaan dalam capaian kinerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM," tutur Tejo.
"Ini merupakan satu anugerah, apresiasi sekaligus juga merupakan satu tantangan, untuk selalu dan tetap mengedepankan capaian-capaian kinerja, pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pembangunan Zona Integritas, Pelaksanaan Anggaran, SPBE, Akuntabilitas Kinerja, Reformasi Hukum, dan yang lainnya," katanya.
"Ini merupakan bentuk komitmen dan konsistensi seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, serta memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat," tambahnya.
Ke depan, kata Tejo, meskipun Kemenkumham telah terpisah menjadi 3 kementerian, upaya pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas akan tetap dilaksanakan dengan semaksimal mungkin.
"Kementerian Hukum dan HAM kan sudah terpisah menjadi Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kementerian Hak Asasi Manusia. Mungkin formula, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan reformasi birokrasi dan kinerja akan ada sedikit perubahan," jelasnya.
"Namun kami pastikan, komitmen seluruh jajaran dari pimpinan tinggi hingga ke level terbawah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, akuntabilitas kinerjaz dan pelaksanaan kinerja lainnya akan terus terjaga, bahkan akan selalu ditingkatkan," imbuhnya.
Indeks reformasi birokrasi yang mencakup 26 indikator sambungnya, harus menjadi salah satu tolak ukur kinerja dan keberhasilan organisasi.
Penghargaan ini menjadi bukti sahih, Kemenkumham Jateng mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Mampu menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
Bila di-break down lebih rinci, ada 10 indikator dalam penilaian kinerja ini, yakni Hasil Penilaian Pemenuhan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi lingkup Kantor Wilayah dan Satuan Kerja, Tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas Tahun 2024 dan Hasil Tindak Lanjut RB Meso Kantor Wilayah.
Selain itu, Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Kantor Wilayah, Indeks SPBE, Nilai Survei Kepuasan Masyarakat, Tingkat Digitalisasi Arsip dan Indeks Reformasi Hukum.
Bila melihat Tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas Tahun 2024, jajaran Kemenkumham Jateng mampu mendorong Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kemenkumham Jateng untuk membangun Zona Integritas dan meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Diketahui, di Tahun 2024 Kemenkumham Jateng sukses menghantarkan 8 UPT mendapatkan predikat WBK dan 2 UPT mendapatkan predikat WBBM.
Sebanyak delapan UPT yang mendapatkan predikat WBK yakni, Lapas Kelas I Semarang, Lapas Khusus Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan, Lapas Kelas IIA Purwokerto dan Lapas Kelas IIB Pati.
Kemudian Bapas Kelas I Semarang, Rutan Kelas IIB Blora, Rutan Kelas IIB Boyolali, dan Rutan Kelas IIB Kebumen.
Sementara UPT yang meraih predikat WBBM dari Kemenpan-RB adalah Bapas Kelas I Surakarta, dan Bapas Kelas II Magelang.
Raihan ini melengkapi jumlah UPT Kemenkumham Jateng yang telah berpredikat WBK. Sebelumnya ada 32 UPT yang mendapatkan titel WBK, dan 1 UPT WBBM.
Hadir mendampingi Kakanwil Kemenkumham Jateng pada kegiatan tersebut, Kepala Divisi Administrasi Anton Edward Wardhana, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kadiyono, Kepala Divisi Keimigrasian Is Edy Ekoputranto serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggiat Ferdinan. ***
