Solo (ANTARA) - Dinas Perdagangan Surakarta, Jawa Tengah, mewadahi keresahan para pemilik pangkalan elpiji 3 kilogram terkait dengan penggunaan KTP bagi masyarakat yang akan membeli gas melon tersebut.
"Terkait dengan penggunaan KTP bagi pembeli elpiji melon tersebut, menurut dia sebetulnya sudah disosialisasikan oleh Pertamina sejak pertengahan tahun. Ia mengatakan upaya tersebut dilakukan agar pemakaian elpiji melon tepat sasaran," kata Heru di Surakarta, Selasa.
Hal tersebut disampaikan saat dirinya menemui sejumlah pemilik pangkalan elpiji 3 kg di Solo, Jawa Tengah mendatangi Dinas Perdagangan setempat untuk membahas terkait syarat penggunaan kartu tanda penduduk (KTP) konsumen agar bisa mengakses elpiji subsidi tersebut.
Dikatakan, langkah itu dilakukan agar masyarakat yang berhak menerima subsidi, termasuk juga pelaku UMKM menggunakan KTP. Dalam hal ini, pangkalan diwajibkan untuk mendata konsumen yang mengambil di situ, sehingga nanti pada saat mengambil harus dicocokkan datanya.
Heru Sunardi mengatakan akan mewadahi apa yang menjadi keresahan para pemilik pangkalan elpiji 3 kg dan selanjutnya akan memfasilitasi pertemuan antara pangkalan, agen yang tergabung dalam Hiswana Migas, dan Pertamina.
Salah satu pemilik pangkalan elpiji di Solo Heru Purwanto mengatakan intinya pihaknya ingin audiensi dengan Dinas Perdagangan yang jadi masalah apa mengingat berdasarkan regulasi tidak ada, cuma dalam pelaksanaan jadi ribet.
Ia mengatakan terkait dengan penggunaan KTP konsumen tersebut, dinilainya menjadi beban tersendiri bagi pangkalan. Apalagi, sebetulnya selama ini sistem pembelian elpiji melon dari pangkalan ke agen bersifat beli putus.
"Jadi satu hari sebelum pengiriman kami harus bayar dulu. Sebetulnya itu kan selesai, tapi kami diberi beban untuk membuat laporan, persyaratan KTP harus dipakai, ini kan pakai HP, jadi kalau nggak punya harus beli, ini modal juga," katanya.
Apalagi, dikatakannya, pemahaman satu KTP bisa beli satu tabung elpiji untuk rumah tangga di satu pangkalan tidak dipahami sepenuhnya.
"Faktanya pembeli bisa membeli satu di pangkalan sini dan satu di pangkalan yang lain. Itu kan akan menambah masalah baru," katanya.
Oleh karena itu, ia menilai agar program subsidi dari pemerintah tidak perlu diberikan melalui elpiji, melainkan lewat program yang lain. "Lebih baik subsidi dicabut sama sekali," katanya.
Berita Terkait
Stok LPG 3 kg di sejumlah pangkalan di Semarang aman
Selasa, 9 April 2024 16:14 Wib
Pemkab Kudus minta pangkalan jual elpiji 3 kg kepada warga yang berhak
Jumat, 8 September 2023 15:47 Wib
Sambangi pangkalan ojek, Kapolres Purbalingga serap aspirasi masyarakat
Jumat, 30 Desember 2022 15:44 Wib
Helikopter Polri dari Pangkalan Bun hilang kontak di perairan Belitung Timur
Minggu, 27 November 2022 18:45 Wib
Pemkab Pati fasilitasi pangkalan truk barang
Senin, 21 November 2022 22:41 Wib
Dinas Perdagangan sebut perlunya pemerataan pangkalan elpiji bersubsidi di Kudus
Senin, 18 Oktober 2021 19:06 Wib
Menelusuri pungli dalam bisnis pangkalan gas
Minggu, 17 Oktober 2021 7:24 Wib
Dipastikan, elpiji di Jepara tersedia di pangkalan
Rabu, 11 Agustus 2021 17:54 Wib