Pemkot Semarang kebut pembangunan RSUD Mijen

Semarang (ANTARA) - Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Semarang, Jawa Tengah terus mengebut pengerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe D Mijen, Semarang, yang ditargetkan rampung dan diserahterimakan pada Januari 2024.

Kepala Distaru Kota Semarang Irwansyah, di Semarang, Senin, menyebutkan bahwa progres pembangunan RSUD Mijen sudah mencapai 41 persen dari rencana awal 18,7 persen hingga akhir Oktober lalu.

Artinya, kata dia, ada progres plus sebesar 22,3 persen, sehingga optimistis RSUD Mijen bisa rampung sesuai target dan diserahterimakan ke Dinas Kesehatan Kota Semarang pada Januari mendatang.

"Serah terima tergantung kepada pimpinan. Tetapi, Januari, kami pastikan sudah siap serah terima," katanya.

Menurut dia, tahun ini merupakan tahap terakhir pembangunan RSUD Mijen yang meliputi "finishing" ruangan, penambahan instalasi gas medis, dan penyelesaian ruang ICU (intensive care unit).

"Ini banyak alat-alat. Jadi, begitu kepasang sudah selesai. Tahun ini, sudah siap secara bangunan gedung," katanya.

Untuk tahun depan, kata dia, sudah tidak ada lagi anggaran pembangunan untuk RSUD Mijen, sehingga tinggal Dinkes Kota Semarang yang mengisi kelengkapan RS tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinkes Kota Semarang Dokter Abdul Hakam mengaku sebenarnya pihaknya telah meminta tambahan anggaran untuk mempersiapkan operasional RSUD Mijen pada APBD Perubahan 2023.

Namun, kata dia, belum kebagian alokasi anggaran pada APBD Perubahan 2023 karena anggaran yang tersedia harus dibagi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lain.

"Kemungkinan besar pada anggaran (APBD) perubahan 2024. Saat ini, infrastruktur dan fasilitas memang belum siap 100 persen," katanya.

Hakam menjelaskan bahwa beberapa fasilitas untuk menunjang RSUD memang sudah tersedia, seperti tempat tidur menggunakan bed yang sebelumnya dipakai di isolasi terpusat rumah dinas Wali Kota Semarang saat pandemi COVID-19.

Namun, diakuinya, masih banyak kebutuhan peralatan lainnya untuk menunjang rumah sakit tipe D, diantaranya kebutuhan IGD dan ICU. Kemudian, dari sisi tenaga medis juga masih perlu penambahan dokter spesialis.

"Infrastruktur dan fasilitas belum 'ready' 100 persen. RS tidak hanya butuh dokter umum, tapi juga (dokter) spesialis," katanya.

Selain dokter spesialis, kata dia, diperlukan tenaga gizi dan ahli masak untuk pelayanan RS tipe D, sedangkan untuk perawat dan bidan bisa diambilkan dari puskesmas.

"Kalau untuk mengaktifkan IGD (instalasi gawat darurat) dan rawat jalan bisa. Tahun depan, mudah-mudahan bisa dilaksanakan," katanya.