Pemprov Jateng terapkan satu harga produk yang diunggah di e-katalog
Kudus (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya meminimalkan terjadinya penggelembungan (mark up) harga dalam pengadaan barang dan jasa melalui katalog elektronik (E-Katalog) dengan menerapkan satu harga.
"Strategi satu harga yang kami terapkan saat ini sudah ada dua item, yakni bahan habis pakai dan alat kesehatan," kata Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa (APBJ) Setda Provinsi Jateng Yasip Khasani ditemui usai membuka whorkshop mendorong konsolidasi dan penguatan regulasi pengadaan barang/jasa di badan layanan umum daerah yang diselenggarakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Griptha Kudus, Selasa.
Ia mengungkapkan dengan adanya kebijakan tersebut, dimungkinkan harga alat kesehatan akan turun, tetapi ada biaya pemeliharaan yang selama ini tidak pernah terjadi.
Jika sebelumnya menyangkut harga, maka nantinya juga ada efisiensi layanan. Nantinya, bisa bebas ongkos kirim, bebas pelatihan, serta masa garansi yang sebelumnya dua tahun menjadi lima tahun.
"Beberapa efisiensi yang sudah dilakukan, bisa dibuktikan lewat e-katalog yang diberi nama Blangkon Jateng," ujarnya.
E-katalog blankon Jateng, kata dia, merupakan tempat mempromosikan produk lokal di Jateng, termasuk produk UMKM.
Bahkan, imbuh dia, sudah banyak daerah yang memanfaatkannya untuk pengadaan barang, sehingga mencatatkan e-katalog Blankon Jateng menjadi yang terbaik dan mendapatkan penghargaan dari LKPP.
Penghargaan tersebut, terkait transaksi dan penggunaan produk dalam negeri terbanyak sejak diluncurkannya e-katalog yang diberi nama Blangkon Jateng yang memfasilitasi penyedia produk lokal di Jateng, termasuk produk UMKM pada 2021.
Komoditas lain yang akan masuk dalam program satu harga, yakni mebel dan reservasi jalan yang sebelumnya harus menunggu 45 hari, nantinya begitu klik hari berikutnya bisa dikerjakan.
Kepala LKPP Hendrar Prihadi berharap semua Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memanfaatkan e-katalog dalam melakukan pengadaan barang dan jasa.
"Di dalam peraturan presiden, BLUD memang tidak diwajibkan menggunakan e-katalog. Tetapi melalui acara lokakarya hari ini (31/10), baik BLUD maupun BUMD didorong untuk memakai e-katalog," ujarnya.
Selain proses lebih cepat, kata dia, juga lebih transparan. Bahkan, ketika hasilnya terukur dengan baik, tentunya semua pemangku kepentingan bisa melihat data-datanya dengan cepat sehingga pemanfaatan e-katalog bisa menjadi prioritas.
Bagi daerah yang belum siap dengan sumber daya manusia (SDM) dalam pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog, disarankan memanfaatkan e-katalog kabupaten tetangga yang lebih siap.
Baca juga: Penyedia barang LKPP tingkatkan kemampuan pegawai pemerintahan
"Strategi satu harga yang kami terapkan saat ini sudah ada dua item, yakni bahan habis pakai dan alat kesehatan," kata Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa (APBJ) Setda Provinsi Jateng Yasip Khasani ditemui usai membuka whorkshop mendorong konsolidasi dan penguatan regulasi pengadaan barang/jasa di badan layanan umum daerah yang diselenggarakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Griptha Kudus, Selasa.
Ia mengungkapkan dengan adanya kebijakan tersebut, dimungkinkan harga alat kesehatan akan turun, tetapi ada biaya pemeliharaan yang selama ini tidak pernah terjadi.
Jika sebelumnya menyangkut harga, maka nantinya juga ada efisiensi layanan. Nantinya, bisa bebas ongkos kirim, bebas pelatihan, serta masa garansi yang sebelumnya dua tahun menjadi lima tahun.
"Beberapa efisiensi yang sudah dilakukan, bisa dibuktikan lewat e-katalog yang diberi nama Blangkon Jateng," ujarnya.
E-katalog blankon Jateng, kata dia, merupakan tempat mempromosikan produk lokal di Jateng, termasuk produk UMKM.
Bahkan, imbuh dia, sudah banyak daerah yang memanfaatkannya untuk pengadaan barang, sehingga mencatatkan e-katalog Blankon Jateng menjadi yang terbaik dan mendapatkan penghargaan dari LKPP.
Penghargaan tersebut, terkait transaksi dan penggunaan produk dalam negeri terbanyak sejak diluncurkannya e-katalog yang diberi nama Blangkon Jateng yang memfasilitasi penyedia produk lokal di Jateng, termasuk produk UMKM pada 2021.
Komoditas lain yang akan masuk dalam program satu harga, yakni mebel dan reservasi jalan yang sebelumnya harus menunggu 45 hari, nantinya begitu klik hari berikutnya bisa dikerjakan.
Kepala LKPP Hendrar Prihadi berharap semua Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memanfaatkan e-katalog dalam melakukan pengadaan barang dan jasa.
"Di dalam peraturan presiden, BLUD memang tidak diwajibkan menggunakan e-katalog. Tetapi melalui acara lokakarya hari ini (31/10), baik BLUD maupun BUMD didorong untuk memakai e-katalog," ujarnya.
Selain proses lebih cepat, kata dia, juga lebih transparan. Bahkan, ketika hasilnya terukur dengan baik, tentunya semua pemangku kepentingan bisa melihat data-datanya dengan cepat sehingga pemanfaatan e-katalog bisa menjadi prioritas.
Bagi daerah yang belum siap dengan sumber daya manusia (SDM) dalam pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog, disarankan memanfaatkan e-katalog kabupaten tetangga yang lebih siap.
Baca juga: Penyedia barang LKPP tingkatkan kemampuan pegawai pemerintahan