Sekda Jateng tolak dievaluasi menjelang akhir masa jabatan

id sekda jateng

Sekda Jateng tolak dievaluasi menjelang akhir masa jabatan

Sekda Jawa Tengah Sri Puryono pada acara Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Perlindungan dan Penanganan Korban KDRT yang Responsif Gender. ANTARA/HO-Humas Pemprov Jateng

Semarang (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono menolak dievaluasi kinerja dan kompetensinya oleh Badan Kepegawaian Daerah menjelang berakhirnya masa jabatan pada 24 Oktober 2019.

"Beliau menolak dievaluasi saat itu, padahal peraturannya evaluasi dilaksanakan maksimal 3 bulan sebelum masa jabatan berakhir," kata Kepala BKD Provinsi Jateng Wisnu Zaroh di Semarang, Rabu.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kata dia, jabatan Sekda Jateng akan berakhir pada hari Kamis (24/10) atau genap 5 tahun sejak dilantik.

"Jadi, ini ketentuan undang-undangnya begitu bahwa masa jabatan sekda memang dibatasi 5 tahun," ujarnya.

Baca juga: Jateng optimistis pertumbuhan ekonomi capai 7 persen

Pernyataan Kepala BKD Jateng itu menepis isu yang berkembang bahwa Sekda Jateng diganti mendadak karena ada masalah.

Lebih lanjut dia menerangkan bahwa UU ASN dan Peraturan Menpan-RB Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi menyatakan jabatan sekda setelah 5 tahun bisa diperpanjang dengan syarat yang bersangkutan harus dievaluasi terlebih dahulu terkait dengan kinerja dan kompetensinya.

Berdasarkan ketentuan itu, BKD Jateng pun mengajukan nota dinas evaluasi sekda kepada Gubernur Jasteng pada bulan Februari 2019. Namun, ditolak oleh Sri Puryono.

"Nota dinas itu 'kan dari BKD kepada Gubernur harus melewati Sekda. Ketika sampai sekda, kami dipanggil dan di situ beliau menyatakan tidak bersedia dievaluasi saat itu," kata Wisnu.

Karena ketentuan dari undang-undang mengharuskan tetap ada evaluasi, BKD Jateng pun mengirimkan nota dinas kedua pada bulan Maret 2019. Lagi-lagi ditolak dan nota dinas itu dikembalikan ke BKD.

"Evaluasi ini juga butuh penyiapan tim karena ada ketentuan khususnya juga karena waktu mepet, kami kirim surat lagi tetapi dikembalikan lagi," ujarnya.
 
Baca juga: Penerbitan obligasi daerah Rp2,8 triliun tunggu persetujuan DPRD Jateng

Kendati demikian, menjelang berakhir masa jabatannya, lanjut Wisnu, Sri Puryono mengirim dua nota dinas kepada Gubernur Jawa Tengah tertanggal 21 Oktober 2019.

Nota dinas pertama berisi permohonan izin cuti besar selama 3 bulan, mulai 25 Oktober 2019 hingga 24 Januari 2020, sedangkan nota dinas kedua berisi permohoan alih jabatan dari Sekda ke dosen pada Universitas Diponegoro Semarang.

Dengan demikian, menurut Wisnu, Sri Puryono akan mulai tidak berkantor pada tanggal 25 Oktober 2019 karena cuti, sedangkan pemberhentiannya sebagai Sekda Jateng baru akan resmi beberapa hari lagi karena masih menunggu Surat Keputusan (SK) Presiden.

"Pada tanggal 25 Oktober 2019, Gubernur Jateng akan menunjuk pelaksana harian pada posisi Sekda Jateng," katanya.

Pelaksana Harian Sekda Jateng ini, menurut dia, memiliki kewenangan setara dengan sekda. Salah satu tugas pentingnya adalah mengawal seleksi terbuka pemilihan sekda definitif.

Baca juga: Wujudkan transparansi produk hukum, Jateng kembangkan SIP-Prokumda
Pewarta :
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar