Hancurkan petani tembakau, pemerintah diminta hati-hati naikkan cukai rokok

id rencana kenaikan cukai,petani tembakau

Hancurkan petani tembakau, pemerintah diminta hati-hati naikkan cukai rokok

Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI) Agus Parmuji. (Heru Suyitno)

Temanggung (ANTARA) - Rencana pemerintah menaikan cukai rokok dalam waktu dekat dinilai Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI) sebagai penghancuran jutaan petani tembakau yang selama ini menggantungkan hidupnya dari tembakau.

Ketua umum DPN APTI, Agus Parmuji di Temanggung, Kamis, meminta pemerintah berhati-hati menerapkan kebijakan menaikkan cukai rokok tersebut.

"Jika kenaikan cukai rokok diterapkan, maka berdampak pada matinya ratusan industri kretek nasional, termasuk jutaan petani tembakau," kata Agus dalam suatu diskusi di Temanggung.

Baca juga: 2,3 juta rokok ilegal diamankan Bea Cukai Jateng-DIY

Ia mangetakan masih dalam ingatan jutaan petani tembakau, pada awal November 2018 Presiden Joko Widodo memutuskan untuk tidak menaikkan cukai pada 2019 dan tidak menjalankan simplifikasi cukai.

Termasuk pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK 010/2018 (PMK 156/2018) tentang Perubahan atas PMK Nomor 146/PMK 010/2017 (PMK 146/2017) tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

"Saat ini industri nasional hasil tembakau tengah dalam masa recovery, menyusul diterbitkannya PMK 156/2018 yang lebih memberikan rasa keadilan bagi petani tembakau dan IHT. PMK 156/2018 adalah yang terbaik," katanya.

Kebijakan pemerintah yang akan menerapkan mekanisme penggabungan volume produksi sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) juga disorot APTI.

Baca juga: Terungkap 77 kasus pelanggaran pita cukai rokok di Karesidenan Pati

Menurut Agus, mekanisme tersebut justru sangat memberatkan industri rokok dan petani tembakau.

"Jika kebijakan itu diterapkan, berimplikasi matinya industri kretek nasional dan jutaan petani tembakau juga akan ikut mati, karena itu pemerintah hendaknya dapat bersimpati atas permasalahan yang dihadapi kalangan industri dan petani tembakau," katanya.

Ia menegaskan APTI menentang simplifikasi ini karena bisa menyebabkan industri rokok hancur sehingga tidak ada lagi serapan tembakau.

"Ini kiamat bagi petani tembakau," katanya.

Merujuk kajian APTI, katanya kebijakan cukai memperlihatkan tren kenaikan setiap tahunnya, dengan rata-rata kenaikan mencapai 10-11 persen dalam empat tahun terakhir. Akibat kenaikan tersebut, banyak pabrik rokok kecil gulung tikar.

"Pabrik rokok kecil tersebut banyak menghasilkan SKT. Tutupnya pabrik rokok itu pada gilirannya mengganggu serapan hasil petani tembakau," katanya.

Baca juga: KPPBC Kudus yakin capai target penerimaan cukai rokok

Pada titik itulah, Agus meminta agar apa pun aturan yang ditetapkan Pemerintah, hendaknya memperhatikan nasib jutaan petani tembakau yang menjadi anggota APTI.

"APTI menyarankan agar 5 kementerian yang terkait dengan IHT secepatnya melakukan sinkronisasi regulasi agar nasib petani tembakau menjadi lebih jelas," katanya.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Prof. Candra Fajri Ananda mengatakan pemerintah harus siap-siap mengenakan barang kena cukai (BKC) yang sudah dibahas baik oleh akademisi maupun pemerhati cukai.

"Apalagi melihat perkembangan ekonomi nasional yang sedang gundah, akan sangat baik jika pemerintah tidak terlalu membebani IHT, mengingat lapangan kerja serta sektor hulu yang masih menampung lumayan besar jumlah tenaga kerja," katanya.
Pewarta :
Editor: Mahmudah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar