DPRD tetap kritis terhadap Pemprov Jateng

id ketua DPRD Jateng

DPRD tetap kritis terhadap Pemprov Jateng

Ketua Sementara DPRD Jawa Tengah Bambang Kusriyanto (kanan) dan Wakil Ketua Sementara Sukirman.ANTARA/Wisnu Adhi

Semarang (ANTARA) - Kalangan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah masa jabatan 2019 sampai 2024 menyatakan komitmen tetap bersikap kritis terhadap pelaksanaan program-program maupun kebijakan-kebijakan Pemerintah Provinsi Jateng.

"Jangan takut kalau gubernurnya satu partai dengan peraih kursi terbanyak di DPRD, Fraksi PDI Perjuangan tidak berani mengkritik," kata Ketua Sementara DPRD Jawa Tengah Bambang Kusriyanto di Semarang, Rabu.
 
Ia menegaskan, "Kami tetap memberikan kritik yang konstruktif, jadi kritik yang ada solusinya. Kalau kami bicara seenaknya tetapi tidak ada solusi, ya, buat apa."

Hal tersebut disampaikan pria yang akrab disapa Bambang Kribo itu saat berbincang dengan sejumlah jurnalis dari berbagai media massa di ruang rapat pimpinan DPRD Provinsi Jateng.

Baca juga: 120 anggota DPRD Jateng dilantik, PDIP kirim wakil terbanyak

Bambang menyebutkan bahwa DPRD Provinsi Jateng juga akan mendukung pelaksanaan program-program kalangan eksekutif, seperti pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan kualitas pendidikan di Jateng dengan anggaran sebesar Rp1,6 triliun.

"Teman-teman di legislatif melihat input output-nya seperti apa. Kalau outcome-nya tidak begitu signifikan, ya, mari kita koreksi bersama. Jadi, sebetulnya fair saja," ujarnya.

Menurut dia, perdebatan itu mestinya ada di ruangan Badan Anggaran. Namum, pihaknya harus melihat postur APBD seperti apa.

"Kalau tidak berpihak atau tidak sesuai, ya, kami sesuaikan," ujarnya didampingi Wakil Ketua Sementara DPRD Jateng Sukirman dan Sekretaris Dewan Urip Sihabuddin.

Terkait dengan kedisiplinan anggota DPRD Provinsi Jateng, mantan Ketua DPRD Kabupaten Semarang itu mengakui harus ditingkatkan lagi.

Salah satu upayanya, lanjut dia, berkomunikasi aktif terhadap masing-masing legislator sehingga dari sana diharapkan para anggota DRD Jateng bisa lebih disiplin, khususnya saat mengikuti rapat.

"Sebagai contoh, kedisiplinan itu dapat dilihat dari kehadiran dalam rapat paripurna. Kalau perlu, setiap dimulai rapat, dewan yang tidak hadir akan disebutkan nama-namanya sehingga semua bisa tahu bahwa ada dewan yang izin, sakit, atau lainnya. Diharapkan pula, setiap fraksi bisa mengawasi para anggotanya kedepan," katanya.
 

Baca juga: Ganjar dorong DPRD Jateng buka kanal pengaduan via medsos

Bambang juga berharap kalangan jurnalis untuk ikut mengontrol kedisplinan anggota DPRD Provinsi Jateng dengan tetap bersikap profesional dan proporsional.

"Mengawal itu tidak hanya saat jumlah anggota dewan yang hadir rapat paripurna sedikit. Akan tetapi, pas banyak yang hadir juga diliput. Biasanya saat (rapat paripurna) sepi fotonya 'nyebar' ke mana-mana, sedangkan pas ramai enggak yang motret," ujarnya.

Mengenai harapan Gubernur Ganjar Pranowo agar DPRD Provinsi Jateng bisa menjadi parlemen yang modern, Wakil Ketua Sementara DPRD Provinsi Jateng Sukirman mengatakan bahwa salah satu syaratnya adalah melek media sosial di kalangan legislator.

Menurut dia, akun media sosial dari para legislator bisa dikelola sendiri oleh yang bersangkutan maupun oleh tim.

"Intinya media sosial harus dimanfaatkan maksimal sebagai bagian komunikasi dengan masyarakat atau konstiuen dan DPRD Provinsi Jateng secara kelembagaan juga menyiapkan piranti-piranti medsos mulai Instagram, Twitter, hingga Facebook yang dikelola oleh Tim Humas Setwan," katanya. ***2***
Pewarta :
Editor: Achmad Zaenal M
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar