Magelang (ANTARA) - Pemerintah Kota Magelang, Jawa Tengah, menyediakan layanan berbasis digital kepada masyarakat guna memudahkan pembayaran Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2).
"Fasilitas ini memudahkan masyarakat sebagai wajib pajak dalam melakukan transaksi pembayaran secara efektif, efisien, dan transparan," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang, Larsita, dalam keterangan tertulis yang diterima di Magelang, Jumat.
Layanan pembayaran PBB-P2 berbasis digital, ia mengatakan, merupakan inovasi Pemerintah Kota Magelang untuk meningkatkan realisasi pembayaran PBB-P2.
Pemerintah Kota Magelang bekerja sama dengan Bank Jateng untuk transaksi pembayaran dalam jumlah besar.
"Wajib pajak dapat membayar pajak melalui anjungan tunai mandiri (ATM), transfer, internet banking, maupun mobile banking. Ini juga untuk meningkatkan transaksi nontunai dalam pembayaran pajak," kata dia.
Pemerintah Kota Magelang menggelar kegiatan Pekan Panutan Pembayaran PBB–P2 di Pendopo Pengabdian, Kompleks Rumah Dinas Wali Kota Magelang, Kamis (18/7).
Baca juga: Pemkot Magelang beri penguatan pemberdayaan sosial
Larsita mengatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Magelang antara lain bersumber pada PBB-P2. Sejak pelimpahan PBB-P2 ke Pemkot Magelang pada 2013 hingga saat ini sumbangan dari PBB-P2 nilainya terus meningkat.
Pada 2013, target PBB-P2 Rp3.500.000.000 dan realisasinya Rp4.045.994.427 atau 115 persen, pada 2014 dengan target Rp3.700.000.000 realisasinya Rp4.737.426.899 atau 128 persen, pada 2015 dengan target Rp4.044.000.000 realisasinya Rp5.125.582.290 atau 126,75 persen.
Pada 2016, targetnya Rp4.737.426.000 dan realisasinya Rp5.52.47.605 atau 117,23 persen, tahun 2017 targetnya Rp5.600.000.000 dan realisasinya Rp 6.436.000.000 atau 114,95 persen.
"Di tahun 2018 dari target Rp5.700.000.000 tercapai Rp6.223.101.481," kata Larsita.
Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito mengapresiasi peningkatan kesadaran masyarakat membayar PBB-P2.
"Ini wujud kecintaan dan kepedulian masyarakat terhadap pemerintah dan mendukung penyelenggaraan pembangunan Kota Magelang. Semua dikembalikan kepada masyarakat lagi dalam bentuk fasilitas pembangunan dan pelayanan, seperti kesehatan gratis, pendidikan gratis, dan lainnya," katanya. (hms)
Baca juga: 6 kasus kekerasan seksual ditangani Pemkot Magelang
