BPBD Semarang terus awasi debit air Sungai BKT

id banjir kanal

BPBD Semarang terus awasi debit air Sungai BKT

Semarang - Alat berat dikerahkan untuk menanggul Sungai Banjir Kanal Timur (BKT) Semarang yang meluap, Sabtu (8/12). (Foto: Dok Antarajateng)

Semarang (Antaranews Jateng) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang, Jawa Tengah, terus mengawasi debit air di Sungai Banjir Kanal Timur (BKT) seiring tingginya intensitas hujan.
"Kami waspadai Sungai BKT karena daerah atas di Ungaran juga hujan deras. Namun, sementara ini masih aman," kata Kepala BPBD Kota Semarang Agus Harmunanto di Semarang, Selasa.

Menurut dia, aliran Sungai BKT Semarang terhubung dari daerah aliran sungai (DAS) di daerah Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, terutama di bagian Selatan.

Diakuinya, debit Sungai BKT Semarang sekarang ini terus terpantau naik seiring derasnya hujan di daerah Ungaran meski sejauh ini masih dalam batas yang aman.

"Yang kami khawatirkan kalau sampai tersumbat sampah seperti kemarin. Makanya, ini kami koordinasi langsung dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Semarang," katanya.

Dari Dinas PU Kota Semarang, kata dia, telah menerjunkan dua "back hoe" untuk mengeruk sampah yang tersangkut di Jembatan Kaligawe agar tidak semakin menumpuk.

"Ini dari Dinas PU kirimkan dua `back hoe` untuk mengeruk sampah biar tidak menyumbat aliran air, kemudian juga sudah antisipasi dengan pengaturan rumah pompa," katanya.

Selain Sungai BKT, Agus mengakui ada beberapa aliran sungai yang terus diwaspadai peninggian debitnya, termasuk Sungai Babon yang berbatasan dengan Kabupaten Demak.

"Untuk Sungai Babon, Alhamdulillah sejauh ini masih aman. Yang di Sungai BKT ini terpantau ada peningkatan. Ini kami terus pantau, termasuk di daerah Kaligawe," kata Agus.

Selama musim hujan, Sungai BKT dua kali meluap, yakni pada Senin (3/12) seiring hujan deras yang mengguyur Semarang dan Sabtu (8/12) lalu karena air "kiriman" dari Ungaran.

Sekarang ini, di Sungai BKT juga masih berlangsung proyek normalisasi sungai yang ditangani Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).  
Pewarta :
Editor: Antarajateng
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar