Dewi Aryani Dukung Pemekaran Kabupaten Brebes

Semarang (Antaranews Jateng) - Anggota Fraksi PDIP DPR RI Dr. Dewi Aryani, M.Si. mendukung pemekaran Kabupaten Brebes menjadi dua daerah tingkat II, apalagi calon daerah otonom baru potensi alamnya melimpah.

"Potensi alam yang melimpah yang dimiliki Brebes bagian selatan sedianya akan menjadi modal warga setempat untuk memekarkan diri dari wilayah induk Kabupaten Brebes," kata Dewi kepada Antara di Semarang, Minggu pagi.

Dewi Aryani, wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX (Kabupaten Brebes, Tegal, dan Kota Tegal) adalah salah satu penerima piagam penghargaan dari Presidium Pemekaran Kabupaten Brebes karena turut mendukung pembentukan daerah otonomi baru di wilayah setempat.

Dewi Aryani menilai Brebes bagian selatan mempunyai berbagai potensi yang tidak kalah dengan kabupaten lain, terutama jika dibandingkan dengan kabupaten di luar Pulau Jawa.

Dewi Aryani yang maju kembali sebagai calon anggota DPR RI di dapil yang sama lantas mencontohkan melimpahnya air bersih yang sumbernya saat ini mengairi wilayah Brebes dan Tegal.

Selain air bersih, kata Dewi, Brebes bagian selatan juga mengandalkan potensi agrowisata Kaligua yang terletak di Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan, kemudian sumber panas bumi di Sirampog dan potensi alam lainnya.

Rencananya, kata Dewi Aryani, daerah otonomi baru meliputi enam kecamatan, yakni Bumiayu, Salem, Bantarkawung, Paguyangan, Tonjong, dan Sirampog dengan calon ibu kota Kabupaten Brebes Selatan adalah Kecamatan Bumiayu.

Hal lain yang menjadi pertimbangan warga di enam kecamatan itu, lanjut dia, adalah faktor kondisi geografis. Misalnya, ketika mengurus keperluan yang mengharuskan mereka ke ibu kota kabupaten setempat (Kecamatan Brebes), jaraknya relatif jauh dengan waktu tempuh 2 s.d. 3,5 jam.

Warga Salem yang akan ke Ibu Kota Kabupaten Brebes, misalnya, menurut Dewi Aryani jarak tempuhnya sekitar 111 km dengan waktu tempuh sekitar 3,5 jam, atau lebih cepat jika dari Salem ke Bumiayu yang waktu tempuhnya 2 jam.

Anggota Komisi IX (Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan) DPR RI ini lantas menyebutkan beberapa indikator selain faktor geografis, yakni kondisi ekonomi, sosial, politik, aksesibilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, potensi pendapatan asli, dan kualitas sumber daya manusianya.