HIMKI minta pembatasan bahan baku untuk produk ekspor dikaji ulang

id himki soloraya,kebijakan lartas

HIMKI minta pembatasan bahan baku untuk produk ekspor dikaji ulang

Ilustrasi. Industri mebel merupakan salah satu unggulan ekspor Jawa Tengah.

Solo (Antaranews Jateng) - Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Soloraya berharap kebijakan mengenai larangan dan pembatasan komoditas bahan baku kebutuhan ekspor dikaji ulang karena berpotensi merugikan produsen dalam negeri.

"Kebijakan ini bisa menghambat industri di dalam negeri. Saya melihat kendala yang masih dihadapi para pelaku usaha mebel dan kerajinan selama setahun terakhir ini adalah soal prosedur perizinan yang masih berbelit-belit," kata Ketua HIMKI Soloraya Adi Dharma S di Solo, Kamis.

Ia mengatakan hal tersebut berdampak pada masih rendahnya pelaku usaha yang memanfaatkan fasilitas kemudahan impor untuk tujuan ekspor (KITE). Adi mengatakan dari ratusan pelaku usaha mebel di Soloraya, hingga saat ini baru ada enam yang memanfaatkan KITE industri kecil menengah (IKM).

"Kalau totalnya termasuk produk lain, di Soloraya ini ada 12 pelaku usaha yang sudah memanfaatkan KITE IKM," katanya.

Ia mengatakan masih rendahnya jumlah IKM yang memanfaatkan fasilitas pemerintah tersebut karena selain prosedurnya berbelit-belit, kebijakan mengenai lartas untuk komoditas bahan baku juga menjadi penghambat.

"Padahal kalau diterapkan bisa menekan biaya produksi hingga 20 persen," katanya.

Ia menggambarkan Vietnam yang dianggap tidak memiliki ketersediaan bahan baku yang memadai justru dapat menggenjot nilai ekspornya karena regulasi dari pemerintah yang mendukung industrinya.

"Oleh karena itu, kami berharap jika pemerintah serius mendorong nilai ekspor mebel maka seharusnya membenahi regulasinya. Bahkan kalau perlu dibebaskan dari aturan mengenai impor bahan baku bagi industri yang berorientasi ekspor," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia berharap IKM memanfaatkan fasilitas KITE yang dikeluarkan oleh pemerintah.

"Berdasarkan data yang kami peroleh dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, hingga saat ini baru 42 IKM dari ribuan IKM di Indonesia yang telah memanfaatkan fasilitas KITE IKM, total ini didominasi oleh IKM furnitur, kerajinan tembaga, dan kuningan. Untuk di Soloraya baru ada 12 IKM," kata Direktur Jenderal IKM Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih.

Ia mengatakan KITE IKM merupakan fasilitas yang diluncurkan Pemerintah pada Januari 2017 yang bertujuan untuk menurunkan biaya produksi serta meningkatkan pendapatan IKM sehingga produktivitas dan daya saing IKM meningkat.

"Fasilitas yang diberikan melalui KITE IKM adalah pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PPN dan PPN Barang Mewah atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, dan dipasang pada barang lain dengan tujuan diekspor," katanya.
Pewarta :
Editor: Mahmudah
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar