Semarang, ANTARA JATENG - Presiden Direktur PT Nyonya Meneer Charles Saerang dilaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah atas dugaan penggelapan gaji karyawan yang seharusnya disetorkan untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.
Kuasa hukum pegawai PT Nyonya Meneer, Yetty Any Ethika, di Semarang, Kamis, mengatakan dugaan penggelapan tersebut sudah dilaporkan sejak Mei 2017 dan saat ini masih dalam penyelidikan.
Ia menuturkan terdapat 82 buruh Nyonya Meneer yang diwakilinya melaporkan Charles Saerang atas penggelapan uang iuran BPJS senilai Rp622 juta.
"Laporan ini mewakili 82 buruh, tapi total buruh yang potongan iurannya tidak disetorkan mencapai sekitar 1.300 orang," ucapnya.
Menurut dia, iuran BPJS yang tidak disetorkan tersebut terjadi sejak 2011 hingga 2017 dengan nilai diperkirakan mencapai Rp13 miliar.
Ia menuturkan hal tersebut juga sesuai dengan laporan tagihan dari BPJS. Ia mencontohkan tagihan tunggakan iuran BPJS hingga Agustus 2017 mencapai Rp1 miliar lebih.
Ia mengungkapkan sejumlah bukti berkaitan dengan potongan iuran tersebut telah disampaikan ke penyidik, seperti slip gaji para buruh yang ada bukti potongan iuran.
Ia mengharapkan bos PT Nyonya Meneer itu memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang yang digelapkan itu.
"Itu hak buruh, dipotong dari gaji buruh," katanya.
Berita Terkait
Bos PT Karya Putra Yasa setor Rp5,3 miliar ke PPK proyek KA
Senin, 16 Desember 2024 16:35 Wib
Bos Sido Muncul raih doktor kehormatan Unnes
Rabu, 13 November 2024 17:00 Wib
Bos debt collector ditangkap polisi setelah buron setahun
Jumat, 27 September 2024 22:01 Wib
Bos PSIS Semarang kantongi rekom PAN untuk maju Pilwakot 2024
Jumat, 26 Juli 2024 14:20 Wib
Bos PSIS Semarang bertemu Ketum PSI, bahas politik hingga sepak bola
Minggu, 21 Juli 2024 13:01 Wib
Disporapar: Program Bos Muda kurangi pengangguran di kalangan pemuda
Jumat, 5 Juli 2024 8:14 Wib
Elektabilitas bos PSIS Semarang membayangi petahana jelang pilwakot
Sabtu, 29 Juni 2024 17:47 Wib
Pemkot Pekalongan gagas aplikasi Lapor BOS tingkatkan akuntabilitas
Jumat, 14 Juni 2024 15:55 Wib