Jakarta, ANTARA JATENG - Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah
Indonesia I Partai Golkar yang juga tokoh NU, Nusron Wahid, menyatakan
bahwa ancaman terhadap ideologi bangsa bukan omong kosong, bahkan sudah
nyata di depan mata.
"Negara sudah diambang bahaya karena mereka
yang mulai terpolarisasi pandangan radikalisme dan ingin memperjuangkan
digantinya Pancasila sebagai ideologi bangsa justru dari kalangan ASN
dan kalangan terdidik atau profesional di kalangan BUMN," kata Nusron
menanggapi hasil survei Alvara Research Centre, di Jakarta, Senin.
Dalam survei Alvara tersebut disebutkan bahwa ajaran intoleransi
telah masuk kalangan kelas menengah dan terdidik yang sewaktu-waktu bisa
mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, bahkan keutuhan Negara
Kasatuan Republik Indonesia.
"PNS saja sudah banyak yang terinfiltirasi dengan paham
anti-Pancasila. Kalau tidak ditertibkan bisa lumpuh dan potensi ada
sabotase ini," kata Nusron dalam keterangan tertulisnya.
Menurut Nusron, solusi untuk membentengi itu adalah dengan menerima Perpu No 2/2017 tentang Ormas untuk segera diterapkan.
"Perkara ada kekurangan dan revisi, nanti direvisi. Tapi instrumen
untuk menertibkan kelompok anti Pancasila harus ada dulu," ujarnya.
Mantan Ketua Umum GP Ansor ini mengatakan, PNS dan Pegawai BUMN itu
merupakan aparatur negara. Profesional itu cerminan kelas menengah yang
terdidik.
"Kalau yang aparatur negara dan kelas menengahnya, terkontaminasi
ajaran anti-Pancasila maka tidak bisa dibayangkan bagaimana kondisi di
bawah. Ini gawat kalau dibiarkan, ini jelas ancaman terhadap ideologi
bangsa yang harus direspons serius. Jangan berdebat lagi bahwa tidak ada
ancaman terhadap ideologi bangsa karena nyatanya memang sudah
mengancam," tegas Nusron.
Dalam survei Alvara diketahui sebanyak 27,6 persen profesional
mendukung perda syariah karena dianggap tepat mengakomodasi agama
mayoritas.
Dari jumlah itu, PNS yang mendukung perda syariah sebanyak 35,3
persen dan swasta 36,6 persen. Adapun yang menyatakan perda syariah tak
tepat karena membahayakan NKRI adalah sebanyak 45,1 persen.
"Kemudian ketika ditanya Pancasila sebagai ideologi negara,
mayoritas profesional sebanyak 84,5 persen menyatakan Pancasila sebagai
ideologi yang tepat bagi negara Indonesia, sedangkan 15,5 persen
menyatakan ideologi Islam yang tepat. Namun menariknya, PNS yang
menyatakan ideologi Islam yang tepat di Indonesia ada sebanyak 19,4
persen, jauh lebih besar dibanding swasta 9,1 persen dan BUMN 18,1
persen," jelas CEO Alvara, Hasanuddin Ali.
Sekitar 29,6 persen
profesional setuju bahwa negara Islam perlu diperjuangkan untuk
penerapan Islam secara kaffah. Namun ketika dipersempit dengan khilafah
sebagai bentuk negara, profesional yang setuju khilafah sebanyak 16
persen, dan 84 persen menyatakan yang ideal adalah NKRI.
Berita Terkait
Nusron pastikan Prabowo-Gibran harus bayar utang kepada masyarakat
Rabu, 14 Februari 2024 17:46 Wib
Nusron Wahid : Perkuat Prabowo-Gibran di Boyolali-Wonogiri
Sabtu, 27 Januari 2024 8:00 Wib
Aliansi buruh di Jepara dukung Prabowo-Gibran
Minggu, 24 Desember 2023 8:31 Wib
Gibran : Porseni NU di Kota Solo berdampak luar biasa
Senin, 16 Januari 2023 7:57 Wib
Nusron Wahid berpeluang ke Senayan, raih 121.436 suara
Senin, 6 Mei 2019 16:07 Wib
Nusron: Pendamping Khofifah yang Mampu Membantu Mendongkrak Perolehan Suara
Rabu, 25 Oktober 2017 16:19 Wib
Nusron Diminta Tidak Buat Gaduh Pilgub Jabar
Minggu, 20 Agustus 2017 7:38 Wib
Nusron: Jangan Besar-Besarkan Pidato Viktor Laiskodat
Sabtu, 5 Agustus 2017 11:10 Wib