"Aset yang disita berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak," kata Kabid P2Humas Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jateng I Dwi Joko di Semarang, Kamis.
Menurutnya, penyitaan sendiri merupakan salah satu upaya penegakan hukum dari Kantor Pajak. Dengan adanya penyitaan tersebut diharapkan ada efek jera dari WP yang bersangkutan maupun WP lain yang hingga saat ini juga masih menunggak iuran pajak.
Pihaknya berharap, masyarakat dapat memahami bahwa pajak merupakan penopang utama pembangunan negara. Untuk proses penerimaan pajak tersebut memerlukan adanya peran serta dari seluruh elemen masyarakat.
"Penerimaan pajak tidak akan tercapai dengan maksimal tanpa adanya dukungan dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri," katanya.
Menurut data, khusus di KPP Pratama Demak hingga akhir Januari tahun ini terdapat tunggakan yang belum tertagih sebesar Rp19.747.979.318. Oleh karena itu, sebagai bentuk penegakan hukum pajak KPP Pratama Demak mencanangkan kegiatan Penyitaan Aset Penanggung Pajak (Harta P2) yang telah dimulai pada awal Maret 2015.
Sebelumnya, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jateng I Edi Slamet Irianto mengatakan penegakan hukum merupakan bagian dari proses pelayanan perpajakan, tujuannya adalah agar pajak bisa berjalan sebagaimana mestinya.
Menurutnya, komunikasi yang digunakan bisa melalui persuasif yaitu pemeriksaan maupun represif yaitu penyidikan. Dalam pemeriksaan maka akan dihasilkan surat ketetapan pajak.
"Surat penetapan tersebut berisi bahwa WP harus melakukan pemabayaran pajak paling lambat satu bulan setelah surat penetapan dikeluarkan," katanya.
Jika pada kurun waktu tersebut WP belum juga membayar maka DJP berhak melakukan penagihan dengan menggunakan surat paksa. Selanjutnya, jika pada penagihan melalui surat paksa tersebut tidak juga berhasil maka aset WP akan disita dan dilelang.
"Kalau mereka tidak punya aset maka kami berhak memblokir rekening si WP, dan terakhir baru melakukan gijzeling atau penyanderaan," katanya.
Berita Terkait
Luthfi: Gen Z punya peran strategis penggerak kemajuan Jateng
Jumat, 15 November 2024 18:51 Wib
Organda pelabuhan Semarang imbau truk muat tak lebihi kapasitas
Jumat, 15 November 2024 8:53 Wib
DPD imbau masyarakat tak terpengaruh politik uang
Rabu, 13 November 2024 8:59 Wib
Aksara: Dinamika Pilgub Jateng tak linier dengan Pilkada Kota Semarang
Selasa, 12 November 2024 8:56 Wib
Distribusi pupuk tak merata, Luthfi akan hapus Kartu Tani
Senin, 11 November 2024 21:22 Wib
DNA anak korban kekerasan seksual di Purworejo tak cocok dengan pelaku
Senin, 11 November 2024 16:18 Wib
SMOM Kilang Cilacap ajak Perwira Pertamina tak lelah teladani-warisi nilai pahlawan
Minggu, 10 November 2024 13:55 Wib
RS Kardiologi Emirat - Indonesia di Solo, pasien tak perlu ke Jakarta
Minggu, 3 November 2024 6:00 Wib