"Jadi siapa pun yang berada di wilayah publik, mau itu kepala dinas, bupati, wali kota atau presiden. Maka harus mau dikawal atau dievalusi. Kalau tidak mau dievalusi oleh publik jangan mau masuk wilayah publik," kata Anies Baswedan usai menerima rombongan Indonesia Corruption Watch (ICW), di Jakarta, Jumat.
"Saya masang tiga televisi di kantor karena saya ingin tahu apa yang terjadi dan berkembang di masyarakat," katanya.
Terkait adanya masukan dari perwakilan ICW dan Koalisi Pendidikan, Anies menyatakan pihaknya menerima semua masukan dari dua lembaga tersebut dan akan dikaji lebih lanjut.
"Karena saya ingin di perjalanan ke depannya kita ingin pendidikan itu dijadikan sebagai gerakan usaha gotong royong bukan hanya wilayah pemerintah semata," katanya.
Dalam pertemuan tersebut perwakilan ICW menyampaikan beberapa masalah pendidikan di Indonesia seperti penolakan mereka terhadap Ujian Nasional (UN), Dana Alokasi Khusus (DAK) yang rawan dikorupsi, akses pendidikan dan Kartu Jakarta Pintar (KJP).
"Setelah kami cek, ternyata masih ada 19,4 persen penerima Kartu Jakarta Pintar yang terkonformasi tapi tidak sesuai kriteria dan yang sesuai kriteria ada 76,1 persen," kata Koordinator Divisi Pelayanan Publik ICW Febri Diansyah.
Berita Terkait
Sejumlah istri menteri mulai hadiri acara Dekranas di Solo
Selasa, 14 Mei 2024 14:34 Wib
Menteri PAN-RB apresiasi pelayanan RSWN Semarang
Selasa, 30 April 2024 8:27 Wib
Mentan: Modernisasi pertanian tingkatkan produksi pangan
Selasa, 23 April 2024 15:36 Wib
Pemprov Jateng optimistis produksi pangan meningkat usai para petani terima 10 ribu Alsintan
Selasa, 23 April 2024 14:45 Wib
Menteri PPPA ingin perempuan Indonesia berdaya secara ekonomi
Senin, 22 April 2024 1:11 Wib
Empat menteri hadir di MK untuk memberikan keterangan pada sidang lanjutan perkara PHPU
Jumat, 5 April 2024 8:51 Wib
Dini sebut menteri tak perlu izin presiden untuk penuhi panggilan MK
Selasa, 2 April 2024 9:49 Wib
Kementerian Pertanian gandeng Kodam Diponegoro atasi darurat pangan
Kamis, 21 Maret 2024 14:37 Wib