Solo (ANTARA) - Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana akan memberikan sanksi aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti tidak netral pada Pemilu 2024.
"Kami dari pemerintah provinsi sudah melakukan ikrar bahwa ASN dalam pemilu ini netral," katanya usai mengikuti 'Dialog Kebangsaan dengan tema Sukses Pemilu 2024 Menuju Indonesia Maju' di Solo, Jawa Tengah, Selasa.
Meski demikian, ia meminta agar ASN tidak melibatkan diri untuk melaksanakan politik praktis, baik tingkat kabupaten hingga desa.
"ASN netral, tidak politik praktis. Kalau ditemukan ada ASN yang ikut salah satu partai akan kami berikan sanksi ke ASN tersebut," tegasnya.
Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga tingkat kabupaten/kota berkomitmen mengawal Pemilu 2024.
"Kami dari Jawa Tengah berkomitmen melaksanakan dan mengawal pelaksanaan pemilu, pilkada berjalan dengan aman, tertib, dan tentunya sukses. Kami utamakan itu," ujarnya.
Sementara itu, pada dialog kebangsaan tersebut Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam Janedjri M Gaffar mengatakan dengan mengawal dan menghantarkan pemilu sukses dapat menjadi loncatan agar Indonesia terus bergerak maju.
Mengenai pelaksanaan dialog kebangsaan, dikatakannya, merupakan ikhtiar bersama dalam mewujudkan pemilu yang sukses.
"Walaupun sederhana, upaya mencapai pemilu sukses tidak mudah karena penyelenggaraan pemilu menyangkut banyak orang dan masyarakat luas," tuturnya.
Ia mengatakan suksesnya penyelenggaraan pemilu sangat tergantung dengan bagaimana masyarakat mampu menjawab tantangan penyelenggaraan dari setiap penyelenggaraan pemilu.
Baca juga: Pos Indonesia siap layani jasa perpindahan barang ASN ke IKN
