Semarang (ANTARA) - Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah menargetkan penyelesaian sebanyak 2,8 juta bidang tanah di provinsi ini hingga dua tahun ke depan.
“Pesan Pak Menteri (ATR/BPN RI) banyak hal yang mesti kita kerjakan untuk dilakukan percepatan, misalnya pendaftaran tanah kita masih kurang 2,8 juta bidang, ini harus kita selesaikan 2024-2025,“ kata Kepala Kanwil ATR/BPN Jateng Dwi Purnama usai Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang di Semarang, Senin.
Ia menekankan mengenai pemberantasan berbagai praktik mafia tanah yang memerlukan keseriusan serta kolaborasi sejumlah pihak terkait.
“Bagian dari kolaborasi, yakni dengan menggandeng kejaksaan, kepolisian, notaris, dan PPAT sehingga dalam pembuatan akta pertanahan bisa valid dan memberikan perlindungan bagi masyarakat mencegah ruang gerak mafia tanah,” ujarnya.
Dia meminta produk khusus PPAT berupa akta autentik jangan sampai tidak memiliki standar prosedur yang dilalui tidak sesuai sehingga dapat memberikan perlindungan kepada penjual dan pembeli
“BPN hanya memeriksa otentisitas, tidak meneliti materilnya tinggal mendaftarkan balik namanya saja,” katanya.
Selanjutnya Kanwil ATR/BPN Provinsi Jateng akan menyelesaikan redistribusi untuk diselesaikan beserta penyelesaian Gugus Tugas Reforma Agraria di Jateng.
Tujuan Reforma Agraria sendiri, kata dia, adalah untuk menciptakan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketimpangan penguasaan, dan pemilikan tanah.
“Termasuk, meningkatkan ketahanan, kedaulatan pangan, menangani, menyelesaikan konflik agraria, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi, memperbaiki, dan menjaga kualitas lingkungan hidup,” ujarnya.
Terkait dengan penyertifikatan tanah wakaf, Dwi Purnama mengatakan hal itu harus diselesaikan, bahkan untuk seluruh tempat agama diharapkan bisa melaksanakan pendaftaran legalitas status tanah tempat ibadahnya.
Baca juga: ATR/BPN Jateng masifkan sosialisasi bahaya mafia tanah
Berita Terkait
BPJS Ketenagakerjaan Jateng-DIY per Oktober 2024 salurkan klaim Rp5,4 triliun
Kamis, 14 November 2024 9:03 Wib
Kanwil Kemenag Jateng gelar rakor persiapan piloting Project Sisdalak P5RA
Kamis, 7 November 2024 13:13 Wib
Ombudsman puji pelaksanaan SKD CPNS Kemenkumham Jateng
Rabu, 23 Oktober 2024 16:47 Wib
FOZ Jateng gelar Jambore Amil IX
Senin, 21 Oktober 2024 12:58 Wib
Kanwil DJP Jateng II komitmen tegakkan hukum hadapi WP nakal
Jumat, 18 Oktober 2024 13:37 Wib
Unnes puji program magang Kanwil Kemenkumham Jateng
Rabu, 16 Oktober 2024 14:55 Wib
BPJS Ketenagakerjaan berikan penghargaan ke tujuh daerah di Jateng
Sabtu, 12 Oktober 2024 20:04 Wib
BPJS Ketenagakerjaan kembali serahkan santunan kematian
Jumat, 11 Oktober 2024 11:41 Wib