Akademikus: Pejabat sering posisikan diri sebagai penguasa bukan pelayan publik

Semarang (ANTARA) - Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro Semarang Hardo Warsono menyebutkan pejabat sering kali memosisikan diri sebagai penguasa ketimbang pelayan publik.

"Birokrasi dan pejabatnya sering kali memosisikan diri sebagai penguasa daripada sebagai pelayan publik yang baik," kata Dr. Hardo Warsono melalui pernyataan tertulis yang diterima di Semarang, Rabu.

Realitasnya, kata pakar kerja sama antardaerah tersebut, banyak pejabat yang justru mengambil jarak dengan masyarakat saat melakukan pelayanan publik.

Ia menjelaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik prima tercermin dari segi kepemimpinan. Namun, faktanya sampai saat ini pelayanan publik masih berorientasi pada kekuasaan yang sangat kuat.

"Orientasi ini berpengaruh negatif pada praktik birokrasi yang misinya adalah optimalisasi pelayanan publik," katanya.

Hardi mencermati bahwa realitas menunjukkan terdapat perlakuan istimewa bagi penerima pelayanan, terlebih memiliki kedekatan dengan pemegang kekuasaan.

"Berkembangnya budaya paternalistik tersebut turut memperburuk sistem pelayanan publik melalui penempatan kepentingan elite politik dan birokrasi sebagai variabel yang dominan di dalam penyelenggaraan pelayanan publik," katanya.

Menurut dia, bagaimanapun birokrasi merupakan mesin penggerak pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, perlu mereformasi agar tidak akan menghambat pelayanan dan memberikan kontribusi pada percepatan dan keberhasilan pembangunan.

Untuk itu, FISIP Undip bekerja sama dengan Indonesian Association for Public Administration (IAPA) akan menyelenggarakan seminar nasional dengan tema Arah Reformasi Birokrasi Indonesia dan Kepemimpinan Nasional Baru.

Sementara itu, Ketua Panitia Seminar Amni Zarkasyi Rahman menjelaskan bahwa rencana kegiatan pada hari Jumat (3/3) akan menghadirkan banyak pembicara nasional yang akan membahas roadmap reformasi birokrasi dan berbagai dinamikanya.

Kegiatan itu tidak terbatas pada pelaksanaan seminar nasional, tetapi juga disertai dengan pelantikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IAPA.

Bahkan, kegiatan itu akan menjadi pijakan awal dalam penyusunan Buku Putih Arah Birokrasi Indonesia di Kepemimpinan Nasional yang nantinya akan disampaikan oleh IAPA kepada para calon presiden dan calon wakil presiden mendatang.

Amri mengatakan bahwa Dekan FISIP Undip sebagai tuan rumah penyelenggara juga akan menjadi salah satu pembicara inti acara tersebut dengan gagasan solutifnya tentang reformasi birokrasi, yakni Dynamic Governance.

Ia mendang perlu tata kelola pemerintahan yang memungkinkan pemerintah bertindak progresif dan adaptif guna mewujudkan hasil yang efektif bagi daerah dan masyarakat.

"Pemerintah progresif dan adaptif adalah pemerintah yang mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif. Pemerintah ini mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga menemukan penanganan yang efektif bagi masyarakat," ujarnya.

Pembicara lain yang turut hadir, yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Prof. Dr. Eko Prasojo (Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional), Prof. Dr. Agus Pramusinto, M.D.A. (Ketua IAPA).

Berikutnya Ketua Dewan Pakar IAPA Prof.Dr. Sangkala dan Prof.Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si. selaku Dekan FISIP Universitas Sebelas Maret Surakarta.