Semarang (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan Yogyakarta masif melakukan literasi keuangan sebagai salah satu upaya terjadinya penipuan pinjaman online ilegal dengan menggandeng para lurah dan kepala desa, bahkan direncanakan pada Bulan Desember 2022 akan dibentuk satu desa percontohan.
"Awal atau pertengahan Desember 2022, rencananya mulai ada satu desa sebagai pusat informasi keuangan di Wonosobo," kata Kepala OJK Jateng dan DI Yogyakarta Aman Santosa di depan wartawan yang mengikuti forum grup diskusi (FGD) tentang literasi dan inklusi keuangan di Magelang, Kamis (24/11) petang.
Aman menjelaskan dengan menggandeng para lurah dan kepala desa sebagai agen literasi di tingkat masyarakat bawah, hal tersebut bisa menjadi garda depan untuk memerangi bisnis pinjaman online ilegal atau investasi bodong yang sudah merangsek di pedesaan.
Sejumlah kasus penipuan yang terjadi di antaranya, lanjut Aman, ada petani pemilik penggilingan padi dan usaha desa lain yang terkena penipuan investasi bodong dengan adanya iming iming untung besar dan cepat.
Aman menegaskan pelibatan lurah dan kepala desa, sifatnya adalah membantu, karena OJK juga telah memiliki Satgas Waspada Investasi. Di Solo, OJK sudah menggandeng Babinsa dan Bhabinkamtibmas selaku organ TNI dan Polri di tingkat kecamatan untuk membantu.
Para lurah dan kepala desa, lanjut Aman, selain memberikan edukasi soal literasi keuangan, juga bisa merangkap sebagai penerima laporan atau aduan masyarakat setempat yang menjadi korban penipuan pinjaman online ilegal atau investasi bodong.
"Saat pandemi COVID-19, ada Jogo Tonggo yang terus melakukan sosialisasi dan meningkatkan warga setempat untuk terus menjaga protokol kesehatan. Nah begitu juga dengan hal ini, harapannya lurah dan kepala desa bisa membentengi warganya dari penipuan pinjaman online ilegal dan investasi bodong," kata Aman.
Untuk bisa menjadi agen literasi, tambah Aman, para lurah dan kades nantinya akan diberikan materi yang diperlukan dengan menggandeng industri jasa keuangan (IJK) yang ada di desa setempat agar memfasilitasi kegiatan literasi keuangan warga.
Aman menambahkan hasil survei menunjukkan terjadi peningkatan literasi di Jawa Tengah yakni jika pada 2019 baru 47 persen, pada 2022 kuartal tiga naik hingga mencapai 51 persen. Begitu juga hasil survei inklusi keuangan angka 65 persen pada 2019, menjadi 85 persen di tahun 2022.
"Yang menarik, peningkatan literasi empat persen, sedangkan pada inklusi mencapai 20 persen. OJK mencermati, banyak masyarakat yang mulai menggunakan produk keuangan, tetapi tidak dilengkapi dengan literasi," kata Aman yang mengatakan pelibatan lurah dan kades sangat tepat untuk menjadi agen literasi keuangan.
