Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pelaksanaan mudik Lebaran 2021 dilakukan secara terbatas dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat menyusul tidak adanya larangan dari pemerintah pusat terkait dengan tradisi masyarakat menjelang Idul Fitri.
"Jadi prosedurnya mesti diperketat, kalau tidak melakukan itu, menurut saya tidak boleh sehingga kita betul-betul harus menyiapkan itu dengan baik," katanya di Semarang, Rabu.
Menurut Ganjar, semua yang berkaitan dengan pelaksanaan mudik Lebaran harus diperhatikan seperti penataan sistem transportasi dan persyaratan prosedur protokol kesehatan.
Baca juga: Seniman Jateng diizinkan kembali pentas dengan prokes ketat
Ia mencontohkan masyarakat yang akan mudik menggunakan angkutan umum wajib melakukan tes cepat antigen atau menggunakan GeNose C-19 sesuai aturan Kementerian Perhubungan yang mewajibkan penumpang kereta api dan pesawat.
"Semua harus diperhatikan nanti, berkaitan orang boleh mudik lebaran. Pertama sistem transportasi mesti ditata, kedua tentu terkait persyaratan-persyaratan prosedur protokol kesehatan benar-benar ketat," ujarnya.
Meski diizinkan, katanya, pelaksanaan mudik tahun ini tidak boleh disamakan seperti mudik sebelum pandemi COVID-19 sehingga mudiknya harus benar-benar terbatas dan ketat.
"Kalau itu mau dilakukan, masih ada waktu untuk menyiapkan sehingga sarana prasarana transportasi umum itu pemerintah bisa menyiapkan lebih awak. Mereka yang akan mudik mesti dilakukan testing sejak awal dan harus benar-benar ketat," katanya.
Ganjar juga meminta pemerintah menjaga seluruh pintu masuk ke daerah untuk mengantisipasi pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi.
Pengecekan dengan GeNose C-19, lanjut dia, bisa menjadi alat yang praktis karena bisa mendeteksi dalam waktu singkat.
"Kalau itu dilakukan, maka potensi melakukan mudik secara ketat dan terbatas itu bisa dilakukan. Kalau tidak, tentu kita tidak boleh mengambil risiko yang lebih berat," ujarnya.
Baca juga: Jawa Tengah persiapkan pembelajaran tatap muka
Baca juga: Tren COVID-19 melandai, Ganjar minta masyarakat tak lengah prokes
