Cilacap (ANTARA) - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, telah berjalan sesuai dengan target sehingga diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi, kata Sekretaris Daerah Cilacap Farid Ma'ruf.
"Sudah sesuai dengan target, dan realisasinya itu sudah lebih dari 50 persen," katanya saat dihubungi dari Purwokerto, Kabupaten Cilacap, Senin.
Kendati demikian, dia mengakui ada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum mencapi 50 persen dalam merealisasikan APBD, salah satunya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Dinperkimta).
Menurut dia, beberapa kegiatan yang belum tercapai oleh Dinperkimta di antaranya pembuatan drainase.
"Kemarin sudah dipanggil untuk dilakukan evaluasi agar lebih dipercepat lagi prosesnya dalam rangka mendorong ekonomi. Mudah-mudahan bulan September ini SPK (Surat Perintah Kerja) sudah turun," katanya.
Ia mengimbau pembangunan drainase tersebut melibatkan masyarakat sekitar melalui program padat karya sehingga dapat mempercepat pemulihan ekonomi.
Lebih lanjut, Farid mengharapkan realisasi APBD Kabupaten Cilacap dapat tercapai seluruhnya hingga akhir tahun 2020.
"Mudah-mudahan nanti bulan November sudah selesai. Paling lambat awal Desember, minggu pertama sudah selesai semua," tegasnya.
Presiden Joko Widodo pada rapat pengarahan kepada para gubernur di Istana Bogor, Selasa (1/9) meminta para kepala daerah mempercepat realisasi belanja APBD provinsi dan kabupaten dan kota, terutama yang berkaitan dengan belanja barang, belanja modal, dan bantuan sosial.
Presiden mengingatkan di kuartal III 2020 ini, adalah momentum untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Para kepala daerah harus bekerja ekstra keras untuk mengakselerasi penyerapan anggaran sebagai stimulus untuk menggerakkan konsumsi domestik.
Kepala Negara juga mewanti-wanti risiko terjadinya resesi ekonomi di kuartal III 2020 ini, jika laju ekonomi masih mengalami kontraksi seperti halnya di kuartal II 2020 yang tumbuh minus 5,3 persen.
“Untuk kuartal III yang kita ini masih punya waktu satu bulan, yaitu Juli, Agustus, September, kita masih punya kesempatan di bulan September ini. Kalau kita masih berada pada posisi minus artinya kita masuk ke resesi (ekonomi),” kata Presiden.
Berita Terkait
Pj Gubernur Jateng prioritaskan penanganan kemiskinan dalam APBD
Senin, 26 Februari 2024 19:47 Wib
Pemkab Kudus ajukan izin edar bibit alpokat lewat APBD-P 2024
Jumat, 26 Januari 2024 6:01 Wib
Bupati Purbalingga minta maksimalkan anggaran 2024
Kamis, 4 Januari 2024 22:54 Wib
Wali Kota Gibran minta APBD segera dieksekusi untuk kepentingan warga
Kamis, 28 Desember 2023 14:07 Wib
Defisit APBD 2024 Kabupaten Temanggung ditargetkan Rp137,5 miliar
Jumat, 1 Desember 2023 9:30 Wib
Pemprov-DPRD Jateng sepakat APBD 2024 sebesar Rp28,5 triliun
Jumat, 24 November 2023 22:47 Wib
DPRD Jateng : Realokasi anggaran Rp2,4 triliun di RAPBD 2024 masih dibahas
Senin, 20 November 2023 11:43 Wib
APBD 2024 Kota Semarang ditetapkan sebesar Rp5,46 triliun
Jumat, 17 November 2023 8:21 Wib