Solo (ANTARA) - Sosiolog dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Nurhadi menyatakan peran pemerintah sangat penting dalam mengawasi kedatangan para pemudik di tengah pandemi COVID-19.
"Dalam situasi saat ini, pemerintah berperan untuk mengawasi dan mendata para pemudik agar dapat terdeteksi dengan mudah," katanya di Solo, Jawa Tengah, Senin.
Baca juga: Tiba di Kudus, dua pemudik dikarantina di hotel
Ia mengatakan beberapa daerah di Indonesia sudah menerapkan langkah tersebut di wilayah-wilayah perbatasan.
Dengan demikian, dikatakannya, data berupa riwayat kesehatan, asal daerah, pekerjaan, alamat di desa, dan tanggal kepulangan pemudik dapat digunakan untuk memetakan apakah pemudik berpotensi terpapar virus corona jenis baru itu atau tidak.
"Dalam hal ini sinergi antara masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan untuk meminimalisasi penyebaran virus," katanya.
Mengenai peraturan tertulis larangan kembali ke kampung saat terjadi wabah, dikatakannya, memang tidak ada. Meski demikian, jika pemerintah daerah tidak menghendaki kedatangan pemudik, harus ada peraturan tertulis yang detail dan sinkron antara pemerintah pusat dan daerah.
"Selanjutnya ketika masyarakat sudah kembali ke desa, maka seharusnya tidak sekadar mereka yang proaktif mengisolasi mandiri tetapi juga sistem dalam masyarakat harus turut berperan," katanya.
Ia mengatakan keberadaan pemimpin lokal untuk berperan dalam memastikan atau mendorong agar masyarakat tidak mengalami disorganisasi sosial dan disfungsi sosial sangat diperlukan.
"Karena disorganisasi sosial ini akan memicu timbulnya prasangka buruk serta diskriminasi. Disfungsi sosial juga akan menimbulkan kekacauan dalam tatanan masyarakat karena masyarakat tidak dapat menjalankan fungsi sosial sesuai status sosialnya," katanya.
Baca juga: Dishub Surakarta mulai pantau kedatangan pemudik di tiga stasiun
Berita Terkait
Sidak pengawasan produk pangan jelang Natal di Semarang
Selasa, 17 Desember 2024 20:16 Wib
Bawaslu Boyolali lakukan pengawasan masa tenang Pilkada 2024
Selasa, 26 November 2024 13:28 Wib
Bawaslu Kota Pekalongan tingkatkan pengawasan di masa tenang
Minggu, 24 November 2024 8:42 Wib
Bawaslu Surakarta waspadai kegiatan politik di masa tenang
Rabu, 20 November 2024 15:52 Wib
Bawaslu Banyumas sosialisasi pengawasan partisipatif kepada wartawan
Minggu, 17 November 2024 7:12 Wib
Magelang gelar pengawasan kearsipan untuk transparansi
Kamis, 14 November 2024 21:34 Wib
Pemkot gelar pengawasan daerah untuk wujudkan pemerintahan akuntabel
Rabu, 13 November 2024 19:55 Wib
PTPS sebagai ujung tombak pengawasan harus memahami regulasi
Senin, 11 November 2024 12:42 Wib