21 OPD Pemprov Jateng lampaui target penyerapan anggaran

id target serapan OPD

21 OPD Pemprov Jateng lampaui target penyerapan anggaran

Pekerja menyelesaikan proyek normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur (BKT), di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (26/9). Proyek dengan anggaran Rp464 milar yang terbagi dalam tiga paket pengerjaan itu diharapkan selesai pada akhir tahun ini. ANTARA FOTO/R. Rekotomo/tom/18.

Semarang (ANTARA) - Sebanyak 21 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah melampaui target serapan anggaran provinsi sebesar 32,39 persen hingga triwulan II tahun 2019.

"Badan Kesbangpol menduduki peringkat pertama penyerap anggaran terbesar karena sudah merealisasikan sebesar 62,30 persen," kata Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Dyah Lukisari di Semarang, Rabu.

Peringkat berikutnya adalah Satpol PP (54,51 persen), Badan Penghubung (47,49 persen), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (47,18 persen), serta Dinas Koperasi UKM (46,41 persen).

OPD Sekretariat Daerah berada di peringkat 20 dengan serapan sebesar 34,36 persen, sedangkan leringkat terakhir sebesar 33,87 persen ada di OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Baca juga: OPD di Batang dituntut maksimalkan kinerja dan berinovasi

Ia menyebutkan selain 21 OPD yang sudah melampaui target serapan tersebut, masih ada 20 OPD yang serapan anggarannya di bawah target serapan anggaran provinsi.

OPD tersebut antara lain, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga.

Terkait dengan realisasi fisik, terdapat enam OPD yang realisasinya di bawah target.

Menurut dia, OPD yang belum mencapai target fisik itu umumnya merupakan OPD yang mempunyai pekerjaan fisik konstruksi.
Kendati demikian, target pemerintah provinsi sudah tercapai secara umum, bahkan berdeviasi positif 4,45 persen.

Sementara itu, kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah meminta agar penyampaian laporan capaian dari tiap OPD harus akurat dan terperinci.
Hal tersebut yang nanti akan menjadi bahan pertimbangan untuk penyusunan rekomendasi ke kepala daerah selama lima tahun.

Baca juga: Bupati Temanggung ajak OPD terapkan standar kualitas kinerja
Baca juga: Kurangi kemiskinan, Ganjar instruksikan OPD/BUMD miliki desa binaan
Pewarta :
Editor: Mahmudah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar