Semarang (ANTARA) - Terpidana kasus pembobolan dana kas daerah (kasda) Kota Semarang senilai Rp21,7 miliar, Diah Ayu Kusumaningrum, mengungkapkan pemberian fee kepada tiga wali kota Ibu Kota Jawa Tengah tersebut selama kurun waktu 2008 hingga 2014.
Hal tersebut terungkap saat Diah Ayu diperiksa sebagai saksi dalam kasus pembobolan dana kasda Kota Semarang dengan terdakwa Dody Kristianto di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin.
Mantan pegawai Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) itu menyebut nama Wali Kota Sukawi Sutarip, Soemarmo, dan Hendrar Prihadi sebagai penerima fee atas dana yang bersumber dari APBD Kota Semarang itu.
"Uang diberikan kepada Pak Sukawi, ke Pak Marmo melalui Febri, ke Pak Hendi (Hendrar Prihadi, red) di rumah," katanya.
Namun, Diah tidak menjelaskan berapa besaran fee atas penyimpanan dana kasda itu yang diterima para orang nomor satu di Kota Semarang itu.
Diah menjelaskan kerja sama penyimpanan dana kasda di BTPN dimulai pada awal 2008.
Dalam kesempatan itu, kata dia, disepakati fee sebesar 2 persen atas simpanan dana kasda sebesar Rp45 miliar yang akan disimpan di BTPN
Namun, lanjut dia, proses penyimpanan dana di BTPN tersebut hanya berlangsung hingga akhir 2008.
Saksi mengaku menuruti permintaan terdakwa Dody untuk terus menerima setoran dana kasda karena takut kalau Pemkot Semarang akan menarik dananya yang tersimpan di BTPN.
"Saya takut kalau dana ditarik akan memengaruhi performa. Kalau performa turun akan kena SP," katanya.
Diah Ayu mengaku menerima total setoran kasda dari Pemkot Semarang sebesar Rp37 miliar, di mana Rp12,2 miliar tercatat dalam pembukuan BTPN sementara Rp25,2 miliar tidak pernah masuk ke rekening BTPN.
Meski sudah tidak lagi bekerja di BTPN sejak 2010, Diah Ayu mengaku tetap menuruti permintaan terdakwa Dody untuk tetap menerima setoran kasda.
Berita Terkait
Mantan pimpinan bank pemerintah dihukum 5 tahun akibat korupsi
Selasa, 17 Desember 2024 17:02 Wib
Pakar hukum Unsoed optimistis pimpinan baru mampu pulihkan citra KPK
Jumat, 13 Desember 2024 14:43 Wib
Bapas Surakarta dan Magelang raih "Birokrasi Bersih dan Melayani"
Rabu, 11 Desember 2024 18:52 Wib
Kejari Pekalongan serahkan Rp500 juta uang pengganti PT SJR ke pemda
Selasa, 10 Desember 2024 22:31 Wib
Kejagung periksa pejabat Kemendag terkait kasus impor gula
Selasa, 10 Desember 2024 8:54 Wib
Pemkot Magelang komitmen berantas korupsi
Selasa, 10 Desember 2024 5:08 Wib
Pemprov Jateng raih penghargaan antikorupsi dari KPK
Senin, 9 Desember 2024 18:57 Wib
Kejaksaan tangani 73 kasus korupsi di berbagai daerah di Jateng
Senin, 9 Desember 2024 18:46 Wib