Semarang (ANTARA) - Terpidana kasus pembobolan dana kas daerah (kasda) Kota Semarang senilai Rp21,7 miliar, Diah Ayu Kusumaningrum, mengungkapkan pemberian fee kepada tiga wali kota Ibu Kota Jawa Tengah tersebut selama kurun waktu 2008 hingga 2014.
Hal tersebut terungkap saat Diah Ayu diperiksa sebagai saksi dalam kasus pembobolan dana kasda Kota Semarang dengan terdakwa Dody Kristianto di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin.
Mantan pegawai Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) itu menyebut nama Wali Kota Sukawi Sutarip, Soemarmo, dan Hendrar Prihadi sebagai penerima fee atas dana yang bersumber dari APBD Kota Semarang itu.
"Uang diberikan kepada Pak Sukawi, ke Pak Marmo melalui Febri, ke Pak Hendi (Hendrar Prihadi, red) di rumah," katanya.
Namun, Diah tidak menjelaskan berapa besaran fee atas penyimpanan dana kasda itu yang diterima para orang nomor satu di Kota Semarang itu.
Diah menjelaskan kerja sama penyimpanan dana kasda di BTPN dimulai pada awal 2008.
Dalam kesempatan itu, kata dia, disepakati fee sebesar 2 persen atas simpanan dana kasda sebesar Rp45 miliar yang akan disimpan di BTPN
Namun, lanjut dia, proses penyimpanan dana di BTPN tersebut hanya berlangsung hingga akhir 2008.
Saksi mengaku menuruti permintaan terdakwa Dody untuk terus menerima setoran dana kasda karena takut kalau Pemkot Semarang akan menarik dananya yang tersimpan di BTPN.
"Saya takut kalau dana ditarik akan memengaruhi performa. Kalau performa turun akan kena SP," katanya.
Diah Ayu mengaku menerima total setoran kasda dari Pemkot Semarang sebesar Rp37 miliar, di mana Rp12,2 miliar tercatat dalam pembukuan BTPN sementara Rp25,2 miliar tidak pernah masuk ke rekening BTPN.
Meski sudah tidak lagi bekerja di BTPN sejak 2010, Diah Ayu mengaku tetap menuruti permintaan terdakwa Dody untuk tetap menerima setoran kasda.
Berita Terkait
KPK siap bantu Kemenag awasi penyelenggaran haji
Jumat, 15 November 2024 14:28 Wib
Tejo tegaskan komitmen Kemenkumham Jateng ciptakan birokrasi bersih
Selasa, 5 November 2024 16:28 Wib
Kuasa hukum minta Kejagung periksa Mendag berikut soal Tom Lembong
Selasa, 5 November 2024 13:46 Wib
Auditor utama BPK diperiksa KPK soal predikat WTP Kementan
Rabu, 30 Oktober 2024 13:20 Wib
Kapolri beri materi strategi pemberantasan korupsi di retret Magelang
Jumat, 25 Oktober 2024 19:10 Wib
Tiga mantan pejabat Kemenhub dituntut 6--8 tahun penjara kasus KAI
Kamis, 24 Oktober 2024 16:36 Wib
KPK panggil sekretaris perusahaan PT KA Properti Manajemen
Rabu, 16 Oktober 2024 15:09 Wib
PDIP Surakarta: Kader korupsi di NPCI Jabar tak terkait partai
Senin, 14 Oktober 2024 15:10 Wib